Menko Luhut mati-matian sanjung Arcandra meski sudah dipecat Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar pada Senin (15/8) malam di Istana Negara. Arcandra diberhentikan karena tersandung dugaan status dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Amerika Serikat (AS).

Pencopotan Arcandra diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/8) malam. Pencopotan tersebut diduga karena adanya polemik kewarganegaraan ganda.

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kisah pemecatan Arcandra tak habis di situ saja. Beredar kabar kalau Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu orang yang mengusulkan pengangkatan Arcandra Tahar jadi Menteri ESDM menjelang reshuffle kabinet jilid II sekitar 21 hari lalu.

Sumber merdeka.com menyebutkan, nama Arcandra diusulkan oleh dua orang dekat Jokowi. "Yang mengusulkan Arcandra kan Darmo (Darmawan Prasodjo) dan Luhut," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/8).

Usulan itu tidak lepas dari rekomendasi orang-orang yang terjerat kasus SKK Migas. "Atas rekomendasi dari orang yang disebut dalam sidang perkara SKK Migas era Rudi Rubiandini," tambahnya.

Penunjukan Arcandra seolah memberi gambaran buruknya sistem pemilihan menteri di era Jokowi-Jusuf Kalla. Tidak ada mekanisme baku dalam penunjukan menteri. Bahkan prosesnya jauh lebih buruk jika dibandingkan pemilihan Direktur Utama BUMN yang melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA).

"Beda dengan zaman Soeharto, dulu Soeharto membentuk tim untuk menilai para menteri dan melibatkan BIN dalam proses rekrutmen para menteri itu sendiri," imbuhnya.

Kini, Arcandra telah dipecat dan Menko Luhut masih 'membela' dan memuji kinerja Arcandra. Berikut uraiannya:

Arcandra punya banyak kelebihan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Plt Menteri ESDM menggantikan Arcandra Tahar. Meski sudah dipecat Jokowi, Arcandra tetap dipuji oleh Luhut.

Menurut Luhut, program yang diusung oleh Arcandra selama 20 hari menjabat tersebut sangat memungkinkan untuk dilanjutkan karena mengedepankan kepentingan Indonesia.

"Saudara Arcandra harus diakui punya kelebihan. Selama ini kita tidak tahu, harga mahal-mahal. Tetapi dia bisa bikin harga murah, kita harus apresiasi," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (16/8).

Luhut merinci beberapa program strategis tersebut, seperti percepatan pengembangan proyek Masela dengan menurunkan nilai investasinya secara lebih signifikan. Selain itu, proyek laut dalam (Indonesian Deepwater Development/IDD), percepatan pengembangan blok minyak dan gas bumi di Laut Natuna, pembangunan kilang minyak, serta alih kelola Blok Mahakam.

Arcandra buat biaya pengembangan Blok Masela lebih murah

Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, biaya pengembangan Blok Masela ke depannya bisa ditekan. Setidaknya, nilai investasi yang dibutuhkan hanya sebesar USD 15 miliar atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya USD 19,3 miliar.

Hitungan penurunan biaya ini didapat Luhut dan mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

"Kemarin diperhitungkan sekitar USD 15 miliar. Kira-kira begitu, nanti mau lihat detail dari struktur cost-nya karena itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8).

Blok kaya gas di Laut Arafura, Maluku ini diharapkan dapat berjalan dan berproduksi secepatnya.

Arcandra sukses lakukan penghematan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memuji kinerja Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meski baru 20 hari bekerja. Menurutnya, Arcandra sukses melakukan penghematan di sejumlah proyek ESDM.

"Penghematan yang dilakukan beliau adalah yang selama ini gagal kita lakukan. Untuk kasus Masela, misalnya, hitungan beliau berhasil menurunkan biaya dari angka USD 20 miliar menjadi USD 15 miliar. Ini penghematan yang luar biasa besar. Penghematan biaya pengembangan IDD laut dalam Makassar juga akan kita teruskan. Mahakam juga akan kita teruskan," ucap Menko Luhut usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden di kompleks MPR/DPR di Jakarta, Selasa (16/8).

"Apa yang telah dilakukan oleh Pak Candra menurut saya merupakan langkah-langkah yang brilian. Meskipun baru menjabat selama 20 hari, beliau sudah melakukan penghematan di beberapa proyek ESDM," tambah Menko Luhut.

Menko Luhut mengatakan bahwa dia masih mengkaji beberapa kebijakan yang dibuat mantan Menteri Arcandra. Namun, secara umum, menurutnya kebijakan-kebijakan tersebut sangat pro rakyat.

Turunkan harga avtur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa mantan Menteri Arcandra mempunyai kelebihan yang tidak diketahui masyarakat umum. Menurutnya, yang paling penting adalah kebijakan yang dihasilkan haruslah menguntungkan rakyat Indonesia.

"Tetapi jangan sampai kita untung tetapi orang lain tidak untung. Presiden kemarin sempat menegur kenapa avtur kita semahal itu, dan kenapa selama ini Indonesia belum bisa membuat refinery sendiri," kata Menko Luhut.

"Misalnya avtur kenapa kita lebih mahal hampir 30 persen dengan Singapura, padahal Singapura tidak memproduksi avtur. Kita memproduksi avtur."

Tak mau tanggapi status kewarganegaraan Arcandra

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengaku tak ambil pusing soal kasus Arcandra Tahar terkait status kewarganegaraan. Dirinya yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan kasus ini ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Tanya saja Menkumham, itu bukan urusan saya," ujar Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8).

Luhut mengakui memang pernah mengungkapkan akan 'mem-buldozer' siapapun yang berani macam-macam dengan Arcandra Tahar. Namun, untuk kasus kewarganegaraan ini, Luhut hanya diam.

"Itukan waktu saya dua Agustus, d isini kan banyak yang tidak jelasnya yang mengganggu karena kebijakannya mengganggu orang lain jangan takut saya bilang," ucap Luhut. (mdk/idr)