Menko Luhut Minta KKP Segera Mulai Pencairan Anggaran Rp6,65 T Awal 2021
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada sembilan pejabat eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat.
Menko Luhut menjelaskan penyerahan tersebut harus dilakukan sebelum memasuki tahun 2021. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja pemerintah 2021.
Adapun pagu alokasi anggaran KKP tahun depan sebesar Rp6,65 triliun. Menko Luhut ingin anggaran tersebut mulai direalisasikan pada Januari 2021.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
"Pagu anggaran KKP sebesar Rp6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021," kata Menko Luhut di Jakarta, Jumat (27/11).
Dia merincikan pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I antara lain, Ditjen Perikanan Tangkap Rp763,577 miliar. Ditjen Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun. Ditjen PSDKP Rp1,07 triliun.
Kemudian Ditjen PDSPKP Rp431,7 miliar dan Ditjen PRL Rp455,35 miliar. Sedangkan untuk BRSDMKP Rp1,52 triliun, BKIPM Rp603,71 miliar, Setjen Rp497,64 miliar, dan Itjen Rp86,76 miliar.
Menko Luhut Minta Pegawai KKP Tak Bermain Anggaran
Menko Luhut meminta pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 agar semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan untuk diselesaikan. Terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah.
Begitu juga dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat dilakukan sedini mungkin. Dia juga meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja. Menko Luhut mengaku terbuka dan siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai.
"Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya," tegasnya.
Sebagai informasi, total Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya sebanyak 397 Satuan Kerja (Satker). Terdiri dari Satker Pusat sebanyak 11 Satker, Satker UPT sebanyak 150 Satker, Satker Dekonsentrasi sebanyak 203 Satker, dan Satker Tugas Pembantuan sebanyak 33 Satker.
Sedangkan total jumlah DIPA KKP Tahun 2021 sebanyak 406 DIPA. Terdiri dari DIPA Induk sebanyak 9 dokumen dan DIPA Petikan sebanyak 397 dokumen.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaProyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaPemikiran Luhut sangat diperlukan karena ia merupakan tokoh senior Golkar yang memiliki pandangan yang berharga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaLuhut diminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaPenangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.
Baca Selengkapnya