Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Luhut Minta KKP Segera Mulai Pencairan Anggaran Rp6,65 T Awal 2021

Menko Luhut Minta KKP Segera Mulai Pencairan Anggaran Rp6,65 T Awal 2021 Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada sembilan pejabat eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat.

Menko Luhut menjelaskan penyerahan tersebut harus dilakukan sebelum memasuki tahun 2021. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja pemerintah 2021.

Adapun pagu alokasi anggaran KKP tahun depan sebesar Rp6,65 triliun. Menko Luhut ingin anggaran tersebut mulai direalisasikan pada Januari 2021.

"Pagu anggaran KKP sebesar Rp6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021," kata Menko Luhut di Jakarta, Jumat (27/11).

Dia merincikan pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I antara lain, Ditjen Perikanan Tangkap Rp763,577 miliar. Ditjen Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun. Ditjen PSDKP Rp1,07 triliun.

Kemudian Ditjen PDSPKP Rp431,7 miliar dan Ditjen PRL Rp455,35 miliar. Sedangkan untuk BRSDMKP Rp1,52 triliun, BKIPM Rp603,71 miliar, Setjen Rp497,64 miliar, dan Itjen Rp86,76 miliar.

Menko Luhut Minta Pegawai KKP Tak Bermain Anggaran

Menko Luhut meminta pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 agar semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan untuk diselesaikan. Terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah.

Begitu juga dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat dilakukan sedini mungkin. Dia juga meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja. Menko Luhut mengaku terbuka dan siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai.

"Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya," tegasnya.

Sebagai informasi, total Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya sebanyak 397 Satuan Kerja (Satker). Terdiri dari Satker Pusat sebanyak 11 Satker, Satker UPT sebanyak 150 Satker, Satker Dekonsentrasi sebanyak 203 Satker, dan Satker Tugas Pembantuan sebanyak 33 Satker.

Sedangkan total jumlah DIPA KKP Tahun 2021 sebanyak 406 DIPA. Terdiri dari DIPA Induk sebanyak 9 dokumen dan DIPA Petikan sebanyak 397 dokumen.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun

Proyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.

Baca Selengkapnya
Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025 Secara Digital, Total Anggaran Rp3.621,3 Triliun
Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025 Secara Digital, Total Anggaran Rp3.621,3 Triliun

Prabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.

Baca Selengkapnya
Bahlil soal Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi: Pemikiran-Pemikiran Besarnya Masih Sangat Diperlukan
Bahlil soal Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi: Pemikiran-Pemikiran Besarnya Masih Sangat Diperlukan

Pemikiran Luhut sangat diperlukan karena ia merupakan tokoh senior Golkar yang memiliki pandangan yang berharga.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugas Luhut
Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugas Luhut

Luhut diminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya
Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya

Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Pemda Ragu Gunakan Anggaran: Kalau Enggak 'Ngambil' Apa-Apa Ngapain Takut?
Jokowi Sentil Pemda Ragu Gunakan Anggaran: Kalau Enggak 'Ngambil' Apa-Apa Ngapain Takut?

Eks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kementerian Kelautan dan Perikanan Terapkan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota di Tahun 2024
FOTO: Kementerian Kelautan dan Perikanan Terapkan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota di Tahun 2024

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.

Baca Selengkapnya