Menko Luhut: Pegawai yang dipecat Freeport dapat Rp 2 miliar

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan PT Freeport Indonesia bertanggung jawab atas pengurangan pegawainya yang ikut mogok kerja. Bahkan, katanya, pekerja yang mogok tersebut diberikan pensiun dini dengan pesangon hingga Rp 2 miliar per orang.

"Jadi tidak ada masalah serius mengenai Freeport. Dengan buruh juga saya pikir ada program pengurangan pegawai dengan 'golden shake hand'. Kalau tidak salah satu orang mendapat Rp 2 milliar," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/5).

Luhut menjelaskan saat ini pemerintah tengah berunding dengan Freeport terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berdasarkan laporan dari Menteri ESDM Ignasius Jonan, katanya, perundingan tersebut berjalan dengan lancar.

"Tadi malam pak Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan) sudah melaporkan ke saya. Sampai sekarang perundingan tidak ada hal yang luar biasa," kata Luhut

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menginginkan perundingan dengan PT Freeport Indonesia bisa selesai hingga dua bulan mendatang setelah perundingan tahap kedua dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menyampaikan pemerintah memang diberi waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan kelangsungan operasi PT Freeport selama enam bulan atau sampai 10 Oktober 2017.

"Kita masih ada waktu lima bulan, tetapi harapan Pak Menteri, sebelum lima bulan, kalau memang bisa terselesaikan dalam waktu satu atau dua bulan, itu lebih apresiasi untuk percepatan tim perundingan," kata Teguh.

Dalam perundingan tahap kedua antara pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bersama CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, ada empat hal yang akan terus dibahas dalam perundingan selanjutnya.

Teguh yang juga Ketua Tim Perundingan pemerintah dengan Freeport mengatakan hal pertama yang dibahas mengenai stabilitas investasi, yakni berkaitan dengan ketentuan-ketentuan fiskal, seperti perpajakan pusat maupun daerah.

Hal kedua mengenai divestasi, kemudian ketiga tentang kelangsungan operasi Freeport setelah masa Kontrak Karya berakhir pada 2021 dan keempat mengenai pembangunan smelter (pemurnian mineral).