Menko Luhut: Pemerintah Bisa Hemat Rp300 Triliun Jika Produksi Alkes Dalam Negeri
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bawha dengan produksi alat kesehatan (alkes) di dalam negeri, maka pemerintah bisa menghemat dana sebanyak Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dalam setahun.
"Alkes dalam bidang kesehatan ini, dana yang kita keluarkan hampir Rp490 triliun setahun jadi kalau ini sekarang kita bisa hemat Rp200-Rp300 triliun setahun, itu sama dengan investasi kita USD 25 miliar per tahun. Jadi bisa bayangkan betapa penghematan pemborosan kita selama ini yang begitu tinggi," kata Menko Luhut dalam konferensi Pers Upaya Peningkatan Penggunaan PDN Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6).
Luhut menyebut, di Amerika Serikat saja Presiden Joe Biden mengeluarkan Undang-undang bahwa alkes tidak boleh impor dari luar, melainkan harus diproduksi dalam negeri sendiri. Menurutnya, Indonesia pun bisa meniru kebijakan negara paman sam itu.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Bagaimana Indonesia meningkatkan peringkat layanan kesehatan? Peningkatan peringkat Indonesia dalam sistem pelayanan kesehatan ini menunjukkan hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan, memperbaiki kualitas pelayanan medis, dan memastikan ketersediaan obat-obatan yang lebih baik di seluruh penjuru negeri.
"Jadi kita Indonesia sendiri harus juga mengarah ke situ, jadi nanti di LKPP juga eloknya sudah mulai memperhatikannya karena Presiden sudah minta juga ada perbaikan mengenai undang-undang kita mengenai Alkes," ujarnya.
Luhut menegaskan gerakan bangga buatan Indonesia ini bisa terus didorong dalam segala bidang termasuk alkes. Agar penyerapan produk alkes dalam negeri meningkat sekaligus menekan pengeluaran impor.
"Kami melihat serapan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri cukup rendah dibandingkan impor khususnya belanja alat kesehatan," ujarnya.
Pemesanan Alkes
Tercatat, hingga Juni 2021, pemesanan alkes dalam negeri Rp2,9 triliun, sedangkan alkes impor 5 kali lebih besar yakni Rp12,5 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi demi meningkatkan kapasitas produksi alkes dalam negeri.
"Pemerintah juga akan lebih ketat memantau belanja rumah sakit, mewajibkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang jasa dan oleh K/L. Saya berharap ayo kita semua kompak dalam keadaan emergensi sekarang, supaya produk-produk kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obat kita untuk kesehatan bisa kita lakukan dalam negeri," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan keberadaan produk alat kesehatan buatan dalam negeri nantinya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaBudi mengakui, harga obat dalam negeri sangat mahal. Bahkan, tiga hingga lima kali lebih mahal daripada Malaysia.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor.
Baca SelengkapnyaKemenperin mencatat angka perusahaan alat kesehatan dalam negeri mencapai 1.199.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet menekan harga obat dalam negeri agar setara dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaPotensi ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.
Baca Selengkapnya