Menko Luhut: Pencairan Dana Revitalisasi Sungai Citarum Tidak Terlambat
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pencairan anggaran untuk revitalisasi sungai Citarum tidak ada yang terlambat.
Seperti diketahui, pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 640 miliar untuk program revitalisasi Sungai Citarum.
"Dana sungai Citarum tidak ada anggaran yang terhambat," kata dia saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, Kamis (21/2).
-
Kapan air mancur di Purwakarta dijadwalkan akan dimulai? Pemerintah Kabupaten Purwakarta siap menggelar pertunjukan air mancur menari di kawasan kolam Taman Sri Baduga, Jalan K.K Singawinata, Nagri Kidul pada Sabtu (5/8).
-
Kapan pemerintah siapkan anggaran KUR? Pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,78 triliun pada 2024.
-
Kapan bantuan air bersih disalurkan? Hingga Selasa (14/8), BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 40 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2023.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan penggalian dimulai? Penggalian yang telah berlangsung sejak Oktober 2022 masih berlangsung hingga saat ini.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
Menurut Luhut, pencairan tahap pertama anggaran tersebut akan terjadi sesuai tepat waktu atau on schedule, yakni pada tanggal 15 Maret 2019.
"Sesuai schedule. Untuk sungai Citarum Insya Allah 15 Maret 2019, sudah turun anggaran tahap pertama," jelas dia.
Sebelumnya, Anggaran revitalisasi Sungai Citarum sebesar Rp 600 miliar dari pemerintah pusat belum juga cair. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan logistik.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku sudah menanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah Provinsi Jabar sudah tidak memiliki anggaran khusus untuk pembenahan Sungai Citarum.
"Jadi saya sudah nagih ke Pak Luhut. Pak Luhut bilang paling telat pertengahan Maret semua sudah cair. Sehingga kerepotan-kerepotan khususnya TNI yang sudah bekerja tapi kurang logistik bisa diselesaikan," kata Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/2).
Pria yang akrab disapa Emil ini tidak menjelaskan alasan keterlambatan pencairan dari pemerintah pusat. Namun, dia berharap anggaran tersebut bisa segera turun untuk menjalankan sejumlah proyek revitalisasi di Sungai Citarum.
Desakan terkait anggaran ini sebelumnya diutarakan Kepala Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Bambang Rianto. Apalagi, kebutuhan untuk operasional bagi TNI yang bertugas sangat diperlukan. Dari Rp 600 miliar yang akan diturunkan, setengahnya dialokasikan untuk TNI. Sisanya untuk kebutuhan perbaikan, pembelian alat berat, dan untuk alat pemusnah sampah.
"Kami kemarin menanyakan ke Kementerian PU. Terutama yang dana untuk TNI ya. Jadi kita lagi nunggu. Kita monitor terus," ujar Bambang, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (14/2).
Pemprov Jabar sedang menunggu hasil koordinasi antara Kementerian PUPR DAN Kementerian Keuangan. Dia berharap, secepatnya anggaran tersebut dapat turun sehingga penataan Sungai Citarum bisa segera digenjot.
"Ini kita push terus, kita tanya ke Kementerian PU untuk mempercepat," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gaya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengecek program Citarum Harum bersama Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak mencuri perhatian.
Baca SelengkapnyaDengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca SelengkapnyaKondisi Sungai Citarum semakin membaik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat tetap berperan menanggulangi pencemaran di sungai itu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, masih terdapat 38 persen pekerjaan rumah dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPembebasan lahan ini dilakukan untuk membangun turap atau beton pembatas di sepanjang sisi sungai untuk menahan debit air.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnyaprogram pensiun dini PLTU batubara ini juga membutuhkan biaya, seperti yang sudah ditawarkan JETP.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya pengelolaan air untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertanian.
Baca SelengkapnyaAncaman banjir masih terus membayangi Ibu Kota Jakarta, terlebih ketika musim penghujan tiba.
Baca Selengkapnya