Menko Luhut: Saya jangan diadu-adu dengan Menteri Susi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah mendengar langsung keluhan nelayan terhadap aturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Salah satu aturan yang dikeluhkan nelayan adalah mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang.

"Ada 60 perwakilan dari Bali, Pati, Jakarta, Sorong, Bitung, Merauke ada 10 tempat. Mereka minta feedback karena sampai ribuan orang sampai dipecat karena aturan Menteri Susi," ucap Luhut di JCC, Jakarta, Selasa (20/9).

Tak hanya itu, nelayan juga mengeluhkan aturan bobot kapal yang boleh melaut di Tanah Air. "Cantrang satu masalah lagi. Jadi kita coba pilah-pilah ada nelayan 0-12 km, 12-200 km dan 200-laut bebas, itu masing-masing ada masalah sendiri-sendiri. Karena saya tanya petani dan nelayan kita bisa melaut sampai ke laut dalam tinggal hanya mereka minta kapal-kapal di atas 400 GT izinnya. Sekarang kita lagi exercisize ini kan sedang dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.

Untuk itu ke depan, Luhut akan segera mengundang Susi untuk membicarakan masalah-masalah yang disampaikan para pengusaha dan nelayan. Pembicaraan dilakukan bukan untuk memaksa Susi mengubah aturan, tapi untuk mencari solusi.

"Jadi jangan di adu-adu. Kita cari jalan yang terbaik untuk nelayan kita. Nah kita mau dengar pikiran mereka meski mendengar kita juga tidak lantas setuju, mereka juga jangan dituduh juga orang asing. Mereka bertekad bersama mengawasi illegal fishing. Mereka juga bersama-sama tidak over fishing dan mereka juga sepakat untuk tidak merusak lingkungan," tutup Luhut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto meminta Menko Luhut untuk menghapus beberapa aturan yang telah dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Untuk kebaikan sih, mestinya diubah, PP diubah, malah ada yang minta dicabut. Misalnya Permen Nomor 56 dan Nomor 57 Tahun 2014. Spiritnya Menko Maritim mau membenahi dan cari titik temu. Nasionalisme juga kita angkat, kalau kita bisa investasi kenapa enggak kita, ini kan permodalan kita. OJK dan perbankan harus turun." ujar Yugi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Yugi, saat ini banyak aturan dari Susi Pudjiastuti yang menghambat masuknya investasi ke dalam negeri. Contoh lainnya yaitu mengenai bobot kapal yang harus berada di atas 150 GT.

Akibat persoalan ini, industri perikanan mengalami kekurangan pasokan kerena perusahaan tidak mendapatkan kepastian kapal mana yang mau mengangkut.