Menko Luhut Sebut Defisit Migas Tak Dapat Dihindari
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belum lama ini menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno karena defisit migas yang semakin lebar.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa defisit migas tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri. Sebaliknya produksi justru terus menurun.
"Kan kita sekarang mungkin tahun berapa ya kita akan (konsumsi) 1,7 juta barel. Jadi kita bisa impor nanti, padahal sekarang ini, migas kita cenderung menurun, 800.000 barel mungkin di bawah 800.000 itu. Sisanya kan harus impor," kata dia saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Rabu (10/7).
-
Bagaimana Pertamina meningkatkan produksi migas? Hal ini dihasilkan dari upaya Pertamina yang melakukan pengeboran secara massif dan agresif, baik untuk sumur eksplorasi dan eksploitasi yang mencapai 820 sumur maupun pemeliharaan sumur (Workover) sebanyak 32.530 sumur.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Mengapa kegiatan hulu migas seringkali beririsan dengan LP2B? Sebab, pembangunan infrastruktur migas sering kali berada di area yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
-
Apa kendala pengembangan migas di Indonesia Timur? Namun, untuk kembangkan Indonesia timur perlu banyak inisiatif. Salah satunya dari sisi penyediaan infrastruktur. “Akses market juga penting, infrastruktur di timur berbeda dengan di Indonesia bagian barat. Kalau di barat sudah ada bahkan tersambung ke Singapura, ada juga ke Pulau Jawa. Sementara di timur sedikit infrastruktur, hanya dihubungkan oleh LNG. Sementara market juga belum ada, belum banyak industri di sana (Indonesia timur),“ paparnya.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
Dia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit migas yakni dengan mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
"Sekarang banyak energi terbarukan kita olah supaya dan itu juga kewajiban kita karena tahun 2025 kita harus 23 persen energi baru terbarukan," ujarnya.
Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah adalah uji coba B30. Penggunaan B30 ini diharapkan dapat menekan impor migas Indonesia.
"(B30) Sudah dicoba, kita berharap awal tahun depan sudah masuk. Karena itu bisa hemat mungkin USD 3 miliar lebih. Saya kira itu akan bagus buat current account deficit kita," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaTerjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.
Baca SelengkapnyaInvestor makin kurang menaruh minat pada sektor minyak.
Baca SelengkapnyaSKK Migas memprediksi, penerimaan negara dari sektor hulu migas tahun ini akan berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2023.
Baca SelengkapnyaDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, target lifting migas ditetapkan sebesar 635.000 barel per hari (BPOD).
Baca SelengkapnyaPemerintah mendorong pengembangan migas non konvensional (MNK).
Baca SelengkapnyaAkibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaSKK Migas Bersama Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran cukup besar.
Baca SelengkapnyaMasih soal ketahanan pangan, Luhut juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengamankan stok beras dari Kamboja.
Baca SelengkapnyaNeraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus USD1,31 miliar atau sekitar Rp20,01 triliun
Baca Selengkapnya