Menko Luhut Sebut PHK Akibat Corona Tak Hanya Terjadi di Indonesia

Merdeka.com - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melambung imbas adanya dampak Corona membuat banyak pekerja dihantui ketidakpastian. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan PHK yang melanda saat ini tidak cuma terjadi di Indonesia.

Hal itu tidak bisa dihindari karena memang dampak dari penyebaran virus Corona yang membuat roda ekonomi berhenti dan tidak bisa dibendung begitu saja.

"Gelombang PHK ini kan tidak hanya terjadi di kita, tapi dunia. IMF sudah bilang, PHK global sudah ada. Dalam sejarah umat manusia belum pernah terjadi yang seperti ini," ujar Menko Luhut dalam telekonferensi bersama wartawan, Selasa (14/4).

Menko Luhut menyatakan, pemerintah saat ini juga sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi gelombang PHK yang diprediksi bakal melambung lebih tinggi ke depannya. "Ya, kita terima masukan, tapi jangan anggap pemerintah itu kayak Superman, kan ada angle lain. Bagaimana pemerintah atasi, ya kita lakukan," ujarnya.

Pemerintah juga, lanjut Menko Luhut, nantinya akan membantu perusahaan-perusahaan untuk bertahan di tengah krisis. "Kita akan lakukan untuk bantu perusahaan itu, kita kasih kompensasi apa, sedang dihitung dengan cermat angka-angka itu, saya pikir kerjasama dengan Kemenkeu, BI, OJK, saya kira bagus," ujarnya.

Serikat Buruh Pertanyakan Data PHK Pemerintah Saat Corona

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) soal jumlah tenaga kerja yang terkena PHK ataupun dirumahkan akibat pandemi covid-19. Sebab, penyajian data PHK yang disampaikan Kemenaker kepada publik dinilai tidak transparan dan tidak terukur.

"Jangan ujug-ujug ada 130 ribuan buruh ter PHK akibar pandemi corona," ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal.

Said mengatakan seharusnya Kemnaker merinci sektor industri mana yang banyak melakukan PHK terhadap para pekerja saat wabah corona berlangsung. Keputusan ini dinilai kontras dengan tindakan pemerintah yang getol memberikan sejumlah insentif, guna membantu kesulitan pengusaha di Tanah Air.

Pun potensi darurat PHK seharusnya memenuhi empat faktor pemicu, yaitu: terpukulnya industri pariwisata dan UMKM, menipisnya bahan baku industri manufaktur terutama dari impor, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan anjloknya harga minyak mentah dunia. Sehingga data yang disampaikan ke publik bersifat prematur karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Oleh karenanya KSPI menuntut pemerintah lebih jujur, transparan, dan terukur dalam penyajian data 1,5 juta buruh yang terkena PHK maupun dirumahkan, dengan mengklasifikasikan sektor industri yang terbanyak melakukan kebijakan tersebut. "Jelas ini sesat pikir dan meresahkan buruh yang digeneralisir," keluh dia.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6