Follow
Menko Luhut soal Freeport: Negara ini jangan diatur-atur orang lain
Merdeka.com - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih akan bernegosiasi terkait operasi perusahaan tambang itu di Papua. Adapun sejauh ini izin usaha Freeport berbentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara, berlaku hingga 10 Oktober 2017.Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Freeport harus paham bahwa tiap entitas usaha harus mengikuti aturan dalam negeri. Tidak bisa perusahaan memaksakan kehendaknya.
Mantan kepala Staf Kepresidenan ini mengatakan pemerintah Indonesia tentunya menginginkan agar negosiasi menguntungkan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun PT Freeport. "Pokoknya kita melindungi kepentingan dia, tapi negara ini jangan diatur-atur orang lain. Jangan maunya dia, maunya kita juga boleh dong. Maunya kita, sesuai aturan," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).
proses negosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia sedang berlangsung dan hasilnya cukup positif. "Jalan (negosiasi dengan Freeport). Bagus kok. Tinggal kemarin nailling down mengenai pajak saja saya kira," ungkapnya.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa yang meminta agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, negara-negara di Asia dan Afrika harus bisa membuat investor asing tertarik untuk berinvestasi. Salah satunya dengan memutus rantai birokrasi yang panjang untuk membuka usaha.Namun, jangan sampai kemudahan berbisnis itu disalahgunakan untuk kegiatan kriminal.
-
Kenapa Kemenkumham meminta agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, jangan sampai kemudahan berbisnis itu disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Karena itu, kemudahan berbisnis juga harus diseimbankan dengan keamanan yang memadai.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Kemendag membuat aturan tentang perdagangan daring dan luring? 'Itulah gunanya sesuatu itu ditata dan diatur agar semua bisa berkembang dengan baik. Beberapa hari yang lalu di Semarang, Jawa Tengah, sudah mulai ada geliat perdagangan sehingga pedagang sudah mulai tersenyum,'
-
Kenapa Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca Selengkapnya
Sudah selayaknya industri yang mengolah bahan baku dari Indonesia berada di posisi strategis pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Baca Selengkapnya
Prabowo menjelaskan, melakukan industrialisasi adalah untuk melindungi sumber daya alam demi kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca Selengkapnya
Luhut memastikan larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi TikTok di Indonesia.
Baca Selengkapnya
KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.
Baca Selengkapnya
pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca Selengkapnya
Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.
Baca Selengkapnya
Luhut membantah Indonesia disebut proteksionis terkait pelarangan ekspor produk turunan nikel.
Baca Selengkapnya
JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca Selengkapnya