Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Luhut soal Proyek PLTSa Mandek: PLN Jangan Macam-Macam

Menko Luhut soal Proyek PLTSa Mandek: PLN Jangan Macam-Macam Luhut Panjaitan. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak menjadi penghambat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di sejumlah daerah. Menurut dia, PLN kerap mempersulit proses administrasi pembelian listrik dari sampah.

"Iya dijual ke PLN. PLN itu jangan macam-macam, gitu lho. Kalau sudah ada tadi Perpresnya, jadi jangan mencari masalah, tapi mencari solusinya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/7).

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur tarif jual beli listrik tenaga sampah dalam Peraturan Presiden (Perpres). Untuk itu, dia meminta PLN untuk mengacu kepada Perpres dan tidak membuat aturan sendiri yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah.

Orang lain juga bertanya?

"Berbelit-belit itu (PLN), kan sudah ada Perpresnya mengenai ini, yasudah mengacu ke situ," ucap Luhut.

Dia menyebut pemerintah telah mencanangkan pembangunan 12 PLTSa di beberapa daerah di Indonesia. Namun, hanya empat daerah yang pembangunannya ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Empat daerah itu antara lain, Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan salah satu faktor penghambat yaitu lantaran harga beli PLN di beberapa tempat masih dilakukan pengkajian. Padahala, kata dia, dalam Perpres dikatakan harga beli sebesar 13,3 sen dolar AS/kWh.

"Jadi presiden agak kurang berkenan, kan sudah ada Perpres, kalau sudah ada Perpres kenapa harus dikaji-dikaji lagi. Itu yang bikin akhirnya semua mesin proses ini masih banyak hambatan," jelasnya.

"Tadi sudah dikasih arahan supaya jangan dikaji-kaji lagi, karena kajiannya sudah selesai ketika Perpres diterbitkan," imbuh Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi geram pemanfaatan sampah menjadi energi listrik hingga kini belum ada progres nyata. Padahal, hal tersebut seringkali dibahas dan dirapatkan di Istana.

Jokowi lalu meminta para menteri serta kepala daerah untuk mengungkapkan faktor yang menghambat pembangunan PLTSa. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/7).

"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan. Seingat saya sudah 6 kali sejak saya jadi Walikota. Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Jokowi.

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan

Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.

Baca Selengkapnya
Menteri Arifin Tegaskan PLTU Suralaya Tak Bisa Langsung Disetop, Begini Alasannya
Menteri Arifin Tegaskan PLTU Suralaya Tak Bisa Langsung Disetop, Begini Alasannya

Arifin tak menampikan, operasional PLTU Suralaya berdampak pada polusi udara hingga ke Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bolehkah Pengelolaan Ketenagalistrikan Selain PLN? Ini Aturannya
Bolehkah Pengelolaan Ketenagalistrikan Selain PLN? Ini Aturannya

Dia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.

Baca Selengkapnya
Ternyata PLTS Atap Bisa Bikin PLN Merugi, Sudah Dirasakan di Jakarta
Ternyata PLTS Atap Bisa Bikin PLN Merugi, Sudah Dirasakan di Jakarta

Penggunaan PLTS atap disinyalir bakan bikin PLN merugi.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Minta PLN Tak Hambat Pengembangan PLTS Atap di Daerah
Menteri ESDM Minta PLN Tak Hambat Pengembangan PLTS Atap di Daerah

Program ini akan memberikan dampak positif bagi negara dengan mengurangi konsumsi batu bara sebesar 2,98 juta ton per tahun.

Baca Selengkapnya
Tekan Emisi Karbon, PLN Bakal Ganti Penyediaan Listrik dari PLTU ke EBT
Tekan Emisi Karbon, PLN Bakal Ganti Penyediaan Listrik dari PLTU ke EBT

PLN tengah fokus dalam pengurangan penyediaan listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Baca Selengkapnya
Pensiun Dini PLTU Batu Bara Bisa Berdampak Tarif Listrik, Begini Penjelasannya
Pensiun Dini PLTU Batu Bara Bisa Berdampak Tarif Listrik, Begini Penjelasannya

Proses pensiunan dini bakal mempertimbangkan keekonomian dan tidak timbulkan gejolak.

Baca Selengkapnya
Waspada Kenaikan Tarif Listrik Jika Pemerintah Suntik Mati PLTU Cirebon-1
Waspada Kenaikan Tarif Listrik Jika Pemerintah Suntik Mati PLTU Cirebon-1

Sikap tergesa-gesa pemerintah melakukan pensiun dini operasional PLTU Cirebon-1 berpotensi menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya
Bahlil Ungkap Aturan Pembatasan Pertalite di Tangan Prabowo-Gibran
Bahlil Ungkap Aturan Pembatasan Pertalite di Tangan Prabowo-Gibran

Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

Baca Selengkapnya
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Baca Selengkapnya
Buntut Listrik Sejumlah Daerah di Pulau Sumatera Padam, PLN Didesak Beri Kompensasi ke Pelanggan
Buntut Listrik Sejumlah Daerah di Pulau Sumatera Padam, PLN Didesak Beri Kompensasi ke Pelanggan

Per hari ini, aliran listrik di Jambi sudah pulih 100 persen sejak hari Rabu (05/6) sekitar pukul 23:50 WIB malam hari.

Baca Selengkapnya
Hore, Tarif Listrik Tak Naik Sampai Akhir Tahun
Hore, Tarif Listrik Tak Naik Sampai Akhir Tahun

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Baca Selengkapnya