Menko Luhut soal Ratusan Hektare Lahan Prabowo : Pak Jokowi Bukan Menyerang
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan angkat suara terkait pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo yang menyinggung soal tanah milik Prabowo. Menurutnya, ungkapan tersebut tidaklah bermaksud untuk menyerang, melainkan memberi pandangan apa yang dilakukan pemerintah selama ini.
"Enggak (menyerang) juga. Karena pak Jokowi mungkin mau menjelaskan ya kalau masalah pembagian tanah tanah sertifikat kan kewajiban undang undang itu yang mengatur," kata Menko Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/2).
Diketahui, salah satu yang menarik dalam debat yaitu ketika membahas masalah reforma agraria. Moderator menanyakan strategi kedua calon presiden dalam melakukan reforma agraria.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Jokowi mengatakan, pihaknya menargetkan membagikan konsesi lahan kepada masyarakat mencapai 12,7 hektare. Saat ini yang telah terealisasi baru 2,6 juta hektare.
"Dalam dua tahun ini kita telah membagikan konsesi konsesi lahan lewat masyarakat adat, hak ulayat, petani maupun nelayan. Sekarang 2,6 juta hektare konsesi dari 12,7 juta hektare yang kita siapkan," kata Jokowi.
Namun demikian, Prabowo mengaku punya pandangan berbeda dengan Jokowi. Prabowo menilai, pembagian lahan atau sertifikat yang dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini hanya menguntungkan satu atau dua generasi.
"Kami punya pandangan strategis berbeda, yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk satu dua generasi. Tapi tanah tidak tambah, bangsa Indonesia terus tambah sebesar 3,5 juta kurang lebih. Kalau Bapak bangga, pada saatnya kita tidak punya lahan lagi buat kita bagi," kata Prabowo.
"Jadi kami punya strategi berbeda, kami kembali pada UUD 1945 Pasal 33 di mana bumi dan air dan kandungan lainnya dikuasai negara," tegas Prabowo.
Menanggapi ini, Jokowi mengungkap bahwa Prabowo Subianto memiliki ratusan hektare lahan yang berada di Kalimantan dan Aceh Timur. Rinciannya, sebesar 220.000 hektare lahan di Kalimantan dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.
"Pembagian yang tadi sudah disampaikan 2,6 juta hektare agar produktif. Kita tidak memberikan gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Jokowi.
Sementara di pernyataan penutup, Prabowo menjawab serangan Jokowi itu. Dia mengakui memiliki lahan yang dituduhkan petahana.
"Tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar, itu HGU (hak guna usaha), milik negara," katanya dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Minggu (17/2).
Dia mempersilakan jika negara mau mengambilnya. "Itu benar, negara bisa ambil. Untuk negara saya rela daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaMeutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi akan dinilai oleh publik. Sehingga, PKS menyerahkan semua itu kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaSudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca Selengkapnya