Follow
Menko Luhut Soal Utang Pemerintah Bertambah: Indonesia ini Utangnya Produktif
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, turut berbicara mengenai kenaikan posisi utang pemerintah Indonesia. Dia menegaskan bahwa utang pemerintah Indonesia tersebut bersifat produktif.
"Indonesia ini utangnya produktif," kata dia, dalam acara Rakernas, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/2).
Penggunaan utang pemerintah untuk program-program produktif, kata Menko Luhut, seperti untuk pembangunan infrastruktur yang tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
-
Bagaimana utang produktif menguntungkan orang kaya? Utang produktif dapat ditujukan untuk aspek-aspek yang berkontribusi langsung pada peningkatan penghasilan perusahaan. Misalnya utang untuk ekspansi bisnis, beli lahan untuk membangun pabrik baru, membeli mesin produksi, dan lain-lain.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Pertamina mendorong pertumbuhan ekonomi? 'Karena inilah kekuatan Indonesia,'ujar Nicke.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
"Seperti proyek pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek. Maka itu, tidak ada satu pun utang kita tidak produktif," tegas dia.
Diketahui, Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang pemerintah pada Januari 2019 sebesar Rp 4.498,65 triliun. Angka ini setara 30,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan yakni 60 persen dari PDB.
Posisi utang di awal tahun ini meningkat sekitar Rp 80 triliun dari posisi di Desember 2018 yang sebesar Rp 4.418,30 triliun. Juga meningkat dibanding posisi Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,6 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca Selengkapnya
Luhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca Selengkapnya
Ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi kelautan yang kaya.
Baca Selengkapnya
Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca Selengkapnya
Luhut menyayangkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang baik.
Baca Selengkapnya
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Luhut mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mewujudkan cita-cita besar bersama jajarannya.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai, ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibanding banyak negara lain.
Baca Selengkapnya
"Mungkin dapat presiden yang baik yang bisa berikan ketauladanan, tidak punya bisnis di pemerintahan, kemudian dia bekerja dengan hati," kata Luhut.
Baca Selengkapnya
Sebagai pembantu Presiden, Luhut bilang menteri harus bisa mengantarkan dan mengawal segala kebijakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya