Menko Luhut Tak Mau Ada Lockdown Sebelum Vaksin Virus Corona Ditemukan
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan lockdown jika vaksin Virus Corona belum ditemukan. Sebab, kebijakan lockdown akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pasokan kebutuhan pokok.
"Lockdown yang berkepanjangan menginduksi biaya seperti penyusutan ekonomi, pengangguran dan gangguan rantai pasokan," kata Luhut seperti dikutip pada bahan presentasinya saat menjadi pembicara tamu di SMDV-Agaeti Ventures, Jakarta, Sabtu (9/5).
Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan angka penyebaran Covid-19.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa mpox bukan efek samping vaksin COVID-19? Jadi, penyakit Mpox ini tidak dapat dikatakan karena efek samping dari vaksin COVID-19. Itu tidak ada hubungannya,' tegas Syahril.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
Memang, kebijakan lockdown bisa mengurangi angka kematian akibat penyebaran virus. Namun tanpa kepastian ditemukannya vaksin dari virus justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Vaksin Tak Ditemukan Dalam Waktu Singkat
Lebih lanjut Luhut menjelaskan, penemuan vaksin dari virus baru tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat. "Secara umum vaksin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk didistribusikan," kata Luhut.
Apalagi untuk didistribusikan secara massal kepada masyarakat. Paling cepat, vaksin yang ditemukan baru bisa dibagikan setelah satu tahun. "Bahkan dengan jalur cepat, itu membutuhkan setidaknya 1 tahun," kata Luhut.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi TikTok di Indonesia.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaPenularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaLuhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaLuhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat
Baca Selengkapnya