Menko Luhut tegaskan proyek reklamasi tetap jalan
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menegaskan, pemerintah pusat tetap melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebab menurutnya, proyek reklamasi sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
"(Reklamasi) Tidak ada masalah. Kalau itu sudah jalan tidak ada masalah," kata Menko Luhut di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jumat (20/10).
Meski demikian, dia tetap mempersilakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk melakukan konsolidasi terkait reklamasi.
-
Kenapa Kementerian ATR ingin terus melanjutkan program PTSL? “Oleh sebab itu, PTSL terus kita lanjutkan dan percepat sampai dengan 2024 nanti, program PTSL yang bisa kita realisasikan 126 juta bidang yang terdaftar dan kemudian sertipikatnya diharapkan mendekati dari jumlah itu,“ ujarnya.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Bagaimana Menko Luhut memastikan TikTok tetap berinvestasi? 'Ya harus jadi lah. Indonesia kan market yang bagus. Kita tidak membikin aturan yang berbeda dengan negara-negara lain kok,' tegas Luhut usai peluncuran bukunya di Gramedia Matraman, Jakarta, Jumat (29/9).
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Kenapa Kementan ingin membangun Merauke sebagai lumbung pangan? Pengiriman sejumlah Alsintan tersebut ditunjukan untuk meningkatkan produksi dan perluasan areal tanam (PAT) sehingga pengembangan Merauke sebagai lumbung pangan khususnya padi berjalan maksimal.
"Kalau saya bilang semua kita lakukan dalam benar. Biarkan Pak sandi dan Pak Anies konsolidasi dulu," tandasnya.
Seperti diketahui, saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menghentikan proyek reklamasi.
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengungkapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa saja berubah pikiran mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dengan catatan, kata Taufik, asal tidak melanggar aturan.
"Iya, gini, menolak pada hal-hal yang melanggar aturan, kan waktu itu reklamasinya melanggar aturan, kalau sekarang udah diberesin kali, (bisa) didiskusin lagi," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10).
Taufik mengatakan jika reklamasi itu diketahui melanggar aturan maka proyek itu bisa saja distop. Dan jika tetap dilanjutkan bisa saja fungsi dari reklamasi diubah dengan mendirikan bangunan yang lebih bisa dimanfaatkan warga Jakarta.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaLuhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Baca SelengkapnyaAturan itu tak akan diubah demi keselamatan masyarakat yang melintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaLangkah Pemerintah Yakinkan Investor Saat Kepala dan Wakil Otorita Mundur
Baca SelengkapnyaPemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca SelengkapnyaLuhut membantah pernah menyatakan Bambang Susantono tidak becus bekerja di IKN
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca Selengkapnya"Pemda DKI tidak pernah punya niat menggusur TK. Saya ini lama di gudang peluru, dari tahun '80. Jadi, enggak mungkinlah," ujarnya.
Baca SelengkapnyaLuhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca Selengkapnya