Menko Luhut: Tidak ada perubahan nama Laut China Selatan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada perubahan penyebutan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Meski demikian, dia mengakui pihaknya pernah membahas wacana tersebut.
"Saya belum pernah memberikan keputusan resmi penamaan pulau. Memang ada wacana (pengubahan) penamaan," kata Luhut, di kantornya, Rabu (13/9).
Sebelumnya Kemenko Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga disebut diganti menjadi Laut Natuna Utara.
-
Kenapa Pulau Pamutusan disebut Pamutusan? Melansir dari liputan6.com, nama “Pamutusan“ mirip sekali dengan Bahasa Jawa. Tetapi, penyebab pulau ini diberi nama “Pamutusan“ karena terdapat semenanjung yang berubah menjadi daratan berpasir putih saat air laut sedang surut.
-
Dimana lokasi Pulau Pamutusan? Pulau ini terletak di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung atau sekitar satu jam dari Kota Padang.
-
Dimana pulau ditemukan? Analisis terhadap lebih dari 4.000 artefak batu yang ditemukan di sebuah pulau di barat laut Australia memberikan gambaran kehidupan suku Aborigin puluhan ribu tahun yang lalu.
-
Kenapa Jokowi membahas Laut China Selatan? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan.
-
Siapa yang punya pulau pribadi di Lampung? Pemilik Artha Group itu memiliki pulau pribadi di Lampung bernama Pulau Bule.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti tidak menjadikan Pulau Susi sebagai pulau pribadi? Susi merasa itu bukan pulau pribadinya. Untuk itu, dia tidak mengkomersilkam pulau tersebut.
"Yang mengeluarkan (pernyataan perubahan nama) itu enggak ada tanda tangan saya kan? Ya sudah, saya belum pernah ngomong itu," ujar Luhut.
Luhut mengungkapkan, perlu proses panjang dalam mengeluarkan kebijakan perubahan nama.
"Ada satu proses pengambilan keputusan yang belum dilalui. Bahwa di sini ada pernah brainstorming mengenai hal itu iya, tapi enggak ada officially mengenai hal itu," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasal menilai Presiden Prabowo berupaya mencegah segala bentuk pertikaian di kawasan, dengan tetap menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca SelengkapnyaLuhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, kesepakatan Prabowo dan Xi Jinping bisa menjadi masalah baru di kawasa
Baca SelengkapnyaSejumlah pengamat mengkhawatirkan kerja sama Indonesia-China dalam sektor maritim di Laut China Selatan.
Baca SelengkapnyaTerkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.
Baca SelengkapnyaDalam pemaparannya, Menko Luhut blak-blakan soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaTema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Baca SelengkapnyaMajelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaMeskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca Selengkapnya