Menko Luhut Turun Tangan, Kirim BPKP Audit Impor KRL Bekas

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan segera mengirim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas impor kereta rel listrik (KRL) bekas.

Luhut mengatakan solusi soal polemik impor KRL bekas rencananya akan kembali dibahas pada Senin (6/3).

"Tapi kalau nanti ini memang masalah waktu tidak bisa, kita mau kirim BPKP untuk melakukan audit dulu barangnya. Jadi barang yang dibeli tidak melalui tangan ketiga. Kemudian nanti harganya supaya harga yang benar, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," katanya dikutip dari Antara, Jumat (3/3).

Luhut menekankan tidak ingin mengulangi kesalahan atas kejadian impor barang bekas di masa lalu. Dia pun meminta agar ada perencanaan lebih rinci agar negara tidak terus melakukan impor. Terlebih, saat ini pemerintah tengah menggenjot program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

"Kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan begini, dulu pernah impor barang bekas, masak sekarang barang impor bekas lagi? Jadi kita bilang, kenapa tidak dibuat perencanaan supaya tidak impor. Memang mungkin sedikit lebih mahal, tapi kan ini berputar uangnya di dalam negeri," kata Luhut yang juga Ketua Umum Timnas P3DN (Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) itu.

Namun demikian, Luhut memberi sinyal impor KRL bekas akan tetap dilakukan tahun ini. Terlebih karena 10 rangkaian KRL yang akan pensiun tahun ini. "Memang harus kita lakukan dalam waktu dekat karena itu 10-an rangkaian gerbong itu ya," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung upaya peremajaan sarana kereta rel listrik (KRL) yang sedang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) karena sarana kereta akan dipensiunkan.



Pada tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan pensiun.

Dukungan itu disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian tertanggal 19 Desember 2022.

Selain didorong oleh faktor usia sarana, Kemenhub juga mencatat kebutuhan pengadaan muncul untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang.

KCI sendiri telah mengajukan sudah mengirim surat permohonan impor KRL bekas berusia 28 tahun dari Jepang sejak September 2022 kepada Kementerian Perdagangan.

Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengungkapkan Indonesia tidak perlu mengimpor gerbong KRL karena industri kereta api nasional mampu memproduksi kebutuhan kereta dalam negeri.