Menko Luhut: Utang Indonesia Dilakukan Untuk Hal Produktif
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, seluruh utang pemerintah digunakan untuk hal yang produktif, seperti untuk melakukan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal ini menanggapi kritik dari berbagai pihak mengenai utang pemerintah.
"Semua utang Indonesia merupakan utang yang sangat produktif," ujarnya di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (31/1).
Salah satu contohnya yaitu pembangun Light Rail Transit (LRT). Pembangunan ini turut menghemat sebesar Rp 1 triliun dan hanya menggunakan 20 persen dari dana APBN.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa Luhut bicara tentang warga negara dan krisis? Komentar Luhut tentang 'warga negara' yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.
"Orang-orang LRT itu anak muda semua, dan mereka semua sudah berhasil menghemat dana mereka dan menyumbang Rp 1 triliun. Dan saat ini negara kita sudah di manage oleh kalangan muda yang tidak akan bisa main-main lagi," ungkapnya.
Menurutnya, pada 2014 saat Presiden Jokowi mulai memimpin saat itu, perekonomian memang sedang sangat terguncang dan itu yang membuat Indonesia harus berutang. "2014, defisit kita mencapai USD 48 miliar, maka dari itu kita harus berutang karena pendapatan kita tidak sesuai dengan keinginan kita," tandasnya.
Sebelumnya, Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fuad Bawasier menilai, meroketnya utang pemerintahan Joko Widodo disebabkan manajemen pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut menjadi salah satu indikator utang yang saat ini kian meningkat.
"Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru 'Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Karena itu, menurut Fuad, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Dia mengatakan, bila pemakaian uang hasil utang tepat sasaran, bisa berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanya lima persen saja. Karena penggunaan utang tidak efektif,"ujar dia.
Reporter:Ayu Lestari Wahyu Puranidhi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaLuhut bahkan meminta mereka untuk pindah dari Indonesia bila dianggap semua jelek.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaIni menunjukkan Indonesia memiliki potensi kelautan yang kaya.
Baca SelengkapnyaLuhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaLuhut menyayangkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang baik.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mewujudkan cita-cita besar bersama jajarannya.
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaSebagai pembantu Presiden, Luhut bilang menteri harus bisa mengantarkan dan mengawal segala kebijakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi hal penting terkait hilirisasi.
Baca Selengkapnya