Menko Puan suruh orang miskin diet, cermin gagalnya pemerintah
Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani soal warga miskin untuk diet merupakan cerminan gagalnya pemerintah distribusikan beras miskin.
"Menurut saya bercandaan ini bermula dari aduan Gubernur Bali soal keluhan kurangnya pasokan beras miskin," kata Firman kepada wartawan di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/1).
Menurut dia, selama ini DPR sudah sering mengingatkan untuk memutus jaringan kartel di sektor pangan. Apalagi, kata dia, sektor-sektor strategis selalu dikendalikan mafia terutama sektor pangan.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Kita sudah sering katakan, mau sampai dunia kiamat jaringan kartel ini masih memegang kendali ya sama saja," kata dia.
Firman menambahkan seharusnya pemerintah tak saling menyalahkan antar lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan. Harusnya, pemerintah mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah jaringan kartel tersebut.
"Pemerintah seharusnya merapatkan lalu bagaimana cara putus mata rantai kartel ini," pungkas dia.
Seperti diketahui, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memastikan akan menambah anggaran daerah untuk pengadaan beras miskin. Hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali.
Pastika juga langsung meminta kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar alokasi beras rumah tangga miskin (Raskin) di Bali dinaikkan.
"Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen," ujar Pastika saat acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 tingkat nasional di Bali, beberapa waktu lalu.
Puan Maharani yang hadir dalam acara penyaluran raskin langsung menjawab permintaan Gubernur. Sambil berseloroh, Puan meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak.
"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan.
Menurut Puan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya untuk mengurangi impor beras dari berbagai negara. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan alternatif yang tidak hanya berasal dari beras.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan menekankan pentingnya anak menerapkan pola makan yang sehat.
Baca SelengkapnyaHal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaHal itu, menurutnya, dinilai sebagai langkah menurunkan angka diabetes pada anak yang semakin melonjak.
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta melakukan pengawasan dari instansi/lembaga terkait terhadap peredaran makanan/minuman tinggi gula dan ultra-proses.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengatakan siap mengawal sejumlah permasalahan pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifkan tanah-tanah pertanian punya rakyat"
Baca SelengkapnyaDoli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Puan dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Amerika Selatan.
Baca SelengkapnyaPuan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaViral menu pencegahan stunting di Depok hanya berisi sawi dan tahu.
Baca Selengkapnya