Menko Rizal akui masalah dwelling time melibatkan setumpuk mafia
Merdeka.com - Kasus waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok belakangan makin panas usai disentil Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ini juga menjadi fokus Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli guna memberantas para mafia.
Diakui Menko Rizal, masalah dwelling time melibatkan banyak mafia, kecil maupun besar. Sehingga diperlukan bantuan kepolisian guna melibas para mafia tersebut.
"Kapolri dan kami sama-sama punya cita-cita supaya Indonesia lebih baik maju dan benar karena banyak masalah-masalah di sektor kami. Banyak masalah yang mungkin terutama karena sistem kurang bagus, kebijakan ribet, atau aturan terlalu banyak. Tapi juga ada kasus-kasus di mana ada mafia baik kecil maupun besar," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (31/8).
-
Bagaimana Rizal Ramli bisa jadi Menteri? Prestasinya yang bagus di Bulog, membuat presiden Gusdur ketika itu mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000 dan segera mencanangkan kebijakan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.
-
Kapan pembekalan Menteri? Tak hanya itu, para Menteri baru juga akan menerima sejumlah pembekalan yang dipimpin langsung oleh Prabowo pada 25-27 Oktober 2024.
-
Apa saja yang dirombak Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
-
Siapa residivis yang ditangkap? 'Kasus narkotika home industri ekstasi ini kita ungkap pada 8 Maret 2024 di apartemen Sentraland lantai 11 Jalan Boulevard Raya, Cengkareng, Jakarta Barat,' kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (15/3).
-
Siapa yang terlibat dalam mafia hukum? 'Kalau ada kasus begini, nanti ada mafianya datang, 'tolong nih pakai Pasal sekian saja dakwannya, yang nangani nanti penyidiknya ini',' ujarnya. 'Sudah dipesan lebih dulu nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang kemudian disebut mafia hukum,' tambahnya.
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
Wujud kerja sama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Mabes Polri, bakal dibentuk satuan tugas (satgas). Langkah ini dianggap mampu meluruskan masalah dalam bongkar muat ini.
Pembenahan ini diyakini segera mendorong perbaikan sektor riil. Bantuan kepolisian tersebut lantaran pihaknya tidak memiliki kekuatan dalam memberantas mafia.
"Tapi kalau sifatnya hukum kami tidak berwenang, kami minta bantuan dan serahkann keputusan ke polisi," ujarnya.
Kapolri Jendral Badrodrin Haiti menambahkan pembuatan satgas ini nantinya bakal mengincar pelanggaran di proses komoditi impor hingga proses perizinan. Jumlah satgas yang bakal diterjunkan nantinya bakal disesuaikan kebutuhan.
"Secara umum beliau (Menko Rizal) akan buat satgas dan saya akan tugaskan perwira polisi yang cukup punya kompetisi untuk bantu," terang Badrodin.
Seperti diketahui, belum lama ini, kepolisian mengacak-acak kantor Pelindo II sebagai otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Nama Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino tengah jadi sorotan publik. Jumat (28/8), kantor dan ruangannya digeledah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
Penggeledahan terkait penyangkaan pencucian uang miliaran rupiah dengan predikat crime korupsi oleh pihak Pelindo II. Korupsi ini diduga terkait pengadaan 10 unit mobil crane. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaMafia mencengkram dan membuat aparat hukum berada di bawah kuasanya
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.
Baca SelengkapnyaNusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan bahwa aparat hukum berada di bawah cengkraman para mafia ini.
Baca SelengkapnyaAHY menyebut mafia tanah seperti komplotan yang memiliki jaringan dimana-mana
Baca SelengkapnyaPemberantasan judi online jangan hanya menyentuh pemain, tapi juga bandar
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKombes Ade Safri menyelamatkan aset negara senilai Rp10 triliun yang telah berkonflik selama 23 tahun.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung komitmen Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.
Baca Selengkapnya