Menko Rizal: Ini langkah rajawali bangkit, bukan rajawali ngepret

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mendukung penuh paket kebijakan ekonomi jilid V yang dikeluarkan Presiden Jokowi, khususnya soal revaluasi aset. Menurutnya, paket ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta tidak perlu ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

"Dengan kebijakan revaluasi aset, aset menjadi naik kemudian masukkan ke dalam modal, modal lebih tinggi, punya akses terhadap modal baru untuk diversifikasi, untuk ekspansi sehingga tidak perlu PHK. Ini langkah rajawali bangkit, bukan rajawali ngepret," ujarnya dalam Acara DBS Asia Insight Conference 2015, di Jakarta, Selasa (24/11)

Rizal bercerita, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dia pernah melakukan revaluasi aset di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang nyaris bangkrut karena memiliki beban utang sebesar Rp 9 triliun.

"Kami minta PLN lakukan revaluasi aset karena banyak bangunan yang dibeli. Aset naik dari Rp 40 triliun menjadi lima kalinya menjadi Rp 200 triliun. Itu untuk mengatasi utang. Itu berhasil menyelamatkan BUMN rugi menjadi hidup kembali tanpa menyuntikkan dana," paparnya.

Rizal percaya dengan langkah revaluasi aset ini, tahun depan perekonomian Indonesia bisa tumbuh sebesar 6 persen. Bahkan Rizal optimis dalam 2 tahun mendatang perekonomian Indonesia mampu menggeser pertumbuhan ekonomi India dan Filipina.

"Dengan langkah revaluasi aset ini, kami yakin tahun depan ekonomi Indonesia tubuh 6 persen, kalau banyak yang ikut, termasuk perusahaan-perusahaan kecil, tahun depan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6,5 persen," tandasnya.

"Target kami dengan berapa langkah lain dalam waktu 2 tahun kita akan mengalahkan pertumbuhan ekonomi India 7,3 persen dan Filipina 7,2 persen. Tetapi tidak bisa dengan cara cara konvensional, harus pake cara breakthrough," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid V. Paket tersebut difokuskan untuk mendorong evaluasi ulang (revaluasi) aset guna meningkatkan nilai perusahaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan pertama yang dikeluarkan adalah insentif pajak untuk perhitungan ulang nilai aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Saat ini tarif pajak untuk perhitungan ulang aset (revaluasi) tersebut cukup tinggi. Aset-aset yang dihitung ulang nilainya yaitu aset properti seperti tanah dan gedung.

"Kalau ada revaluasi aset, jumlah asetnya meningkat. Katakan meningkat 100 persen, 200 persen, bisa juga lebih. Itu berarti depresiasi dia ke depan makin besar," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).

Pelaksanaan perhitungan ulang nilai aset ini akan bisa dilakukan pada pekan depan usai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dikeluarkan. (mdk/idr)