Menko Rizal sebut ada pejabat yang lindungi Freeport
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli kembali kesal dengan PT Freeport Indonesia. Lantaran, perusahaan asal Amerika Serikat ini tak kunjung melakukan divestasi saham ke pemerintah.
Menurut dia, ada pejabat pemerintah yang melindungi Freeport. Sehingga, perusahaan emas ini tak mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
"Freeport selalu cari alasan untuk tidak divestasi. Macam-macam alasannya. Kenapa berani begitu? Mohon maaf, pejabat kita gampang disogok. Sebenarnya saya tidak perlu minta maaf juga," tegasnya dalam acara Rembug Nasional: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kedaulatan Pangan, Pembangunan Energi dan Keunggulan Maritim di Jakarta, Selasa (20/10).
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
-
Apa itu Perseroan Terbatas? Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha atau unit yang telah berlandaskan hukum.
-
Mengapa perusahaan ini dibuat? Berdasarkan informasi yang terdapat di situs resmi mereka, perusahaan ini beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan untuk 'memperbaiki keluhan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik'.
-
Siapa pemilik PT Salim Ivomas Pratama Tbk? Perusahaan ini merupakan pemain besar dalam industri hulu dan hilir tanaman sawit di Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen minyak goreng dengan merek Bimoli dan margarin Palmia.
-
Apa itu saham? Saham merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas perusahaan sebagai hasil dari penyerahan modal dalam bentuk investasi. Dalam bentuk fisik, saham biasanya terwujud dalam lembaran kertas yang mencantumkan nama pemilik, yang menandakan bahwa orang tersebut memiliki bagian dari perusahaan.
-
Siapa yang mendirikan perusahaan ini? OCDA, yang dibentuk tahun ini oleh seseorang yang dikenal sebagai Calimar White, seorang komedian dan aktor dengan hampir 280.000 pengikut di Instagram, telah menarik perhatian banyak orang.
Rizal memuji sikap tegas Presiden Jokowi dalam perpanjangan kontrak karya yang habis pada 2021. Sikap tegas tersebut ditunjukkan dengan adanya syarat-syarat sebelum perpanjangan kontrak.
"Kalau Freeport lakukan (divestasi), kita mau negosiasi. Kalau enggak mending kembalikan itu kontrak. Resminya kan begitu," ungkapnya.
Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan posisi pemerintah harus tegas sehingga perpanjangan kontrak Freeport lebih menguntungkan Indonesia.
"Tapi ada menteri keblinger yang maunya (negosiasi) sekarang. Pasti Freeport tandatangan kalau dipepet. Karena mereka bisa rugi. Tapi mental kita masih mental inlander (takut pada asing). Kita sudah 70 tahun merdeka masih inlander, sama orang asing saja takut," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaBahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas soal kejadian tersebut.
Baca SelengkapnyaKebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca SelengkapnyaBahlil memastikan proses divestasi saham tersebut sudah berjalan tanpa kendala.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan Blok Rokan menyumbang 25 persen dari seluruh produksi nasional Indonesia.
Baca Selengkapnya