Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Wiranto minta tambahan anggaran Rp 60 miliar untuk biaya diplomasi Papua

Menko Wiranto minta tambahan anggaran Rp 60 miliar untuk biaya diplomasi Papua hanura wiranto. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan empat menteri koordinator pemerintahan Jokowi-JK. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Rapat tersebut membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kemenko-kemenko dalam APBN TA 2019. Rapat dimulai pukul 10.32 WIB. Dalam rapat tersebut, Menkopolhukam Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar.

"Pagu anggaran Kemenko Polhukam tahun 2019 sebesar Rp 281.470.604.000," kata Menko Wiranto di ruang rapat banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9).

Pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk biaya diplomasi di Papua. Dia menegaskan, angka Rp 60 miliar bukan apa-apa, bahkan seharga dengan rumah di Pondok Indah.

"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp 60 miliar. Ini untuk beli rumah di Pondok Indah saja gak cukup. Anggaran ini untuk melakukan soft diplomasi untuk Papua," ujarnya.

Dia mengungkapkan, di Pasific Selatan ada 13 negara dan 7 di antaranya mendukung gerakan Papua merdeka. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi terhadap negara-negara tersebut.

"Ternyata di Pasific Selatan ada 13 negara dan masing-masing punya (pengaruh) di PBB. 7 negara dukung kemerdekaan Papua," ujarnya.

"Kita secara intens melakukan soft diplomasi. Kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa. Para aktivis dapat informasi yang salah," sambungnya.

Sementara itu, Wiranto juga mengungkapkan arah kebijakan bidang Polhukam yang utama sasarannya adalah menjaga stabilitas keamanan dan suksesnya pelaksanaan pemilu.

"Arah kebijakan sukses pemilu, memperkuat pertahanan nasional, meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi, meningkatkan diplomasi dan meningkatkan kamtimnas dan keamanan siber."

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bongkar Anggaran Rumah, Prabowo: Budaya Kita Suka Mark Up Jadi Tak Usah Tipu-Tipu
VIDEO: Bongkar Anggaran Rumah, Prabowo: Budaya Kita Suka Mark Up Jadi Tak Usah Tipu-Tipu

Prabowo siap menggelontorkan dana sebanyak Rp150 triliun untuk proyek tersebut.

Baca Selengkapnya
Prabowo Optimis Pemerintahannya Akan Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN
Prabowo Optimis Pemerintahannya Akan Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum

Baca Selengkapnya
Natalius Pigai Bangga Dibully karena Minta Anggaran Rp20 Triliun: Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja
Natalius Pigai Bangga Dibully karena Minta Anggaran Rp20 Triliun: Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja

Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tugaskan Unhan Bangun Rumah Terapung Murah, Harganya Rp150 Juta per Unit
Prabowo Tugaskan Unhan Bangun Rumah Terapung Murah, Harganya Rp150 Juta per Unit

Penugasan ini diberikan lantaran Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Istana Negara Dibangun di Papua
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Istana Negara Dibangun di Papua

Enam ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bakal Berkantor di IKN, Seskab Ajukan Penambahan Anggaran Rp164,31 miliar
Bakal Berkantor di IKN, Seskab Ajukan Penambahan Anggaran Rp164,31 miliar

Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273,1 Miliar, Ini Alasannya
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273,1 Miliar, Ini Alasannya

Menurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.

Baca Selengkapnya
Rumah Menteri di IKN Disebut Mewah, Menpan-RB: Justru Lebih Kecil Dibanding di Jakarta
Rumah Menteri di IKN Disebut Mewah, Menpan-RB: Justru Lebih Kecil Dibanding di Jakarta

Azwar Anas menuturkan tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan yang ada di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian PU 2025 Bakal Dipangkas untuk Bangun Rumah
Anggaran Kementerian PU 2025 Bakal Dipangkas untuk Bangun Rumah

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Baca Selengkapnya
Komisi VII DPR soal Pertamina Sewa Kantor Pusat Rp328 Miliar di Gambir: Jangan-Jangan Ada Main
Komisi VII DPR soal Pertamina Sewa Kantor Pusat Rp328 Miliar di Gambir: Jangan-Jangan Ada Main

Mulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.

Baca Selengkapnya
Menteri PU soa Investasi Asing di Ibu Kota Nusanttara: Ada Omon-Omon, tapi Belum
Menteri PU soa Investasi Asing di Ibu Kota Nusanttara: Ada Omon-Omon, tapi Belum

Dody tak merinci ketertarikan itu datang dari mana saja. Namun, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima banyak tawaran asing.

Baca Selengkapnya