Follow
Menko Wiranto minta tambahan anggaran Rp 60 miliar untuk biaya diplomasi Papua
Merdeka.com - Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan empat menteri koordinator pemerintahan Jokowi-JK. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kemenko-kemenko dalam APBN TA 2019. Rapat dimulai pukul 10.32 WIB. Dalam rapat tersebut, Menkopolhukam Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar.
"Pagu anggaran Kemenko Polhukam tahun 2019 sebesar Rp 281.470.604.000," kata Menko Wiranto di ruang rapat banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
Pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk biaya diplomasi di Papua. Dia menegaskan, angka Rp 60 miliar bukan apa-apa, bahkan seharga dengan rumah di Pondok Indah.
"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp 60 miliar. Ini untuk beli rumah di Pondok Indah saja gak cukup. Anggaran ini untuk melakukan soft diplomasi untuk Papua," ujarnya.
Dia mengungkapkan, di Pasific Selatan ada 13 negara dan 7 di antaranya mendukung gerakan Papua merdeka. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi terhadap negara-negara tersebut.
"Ternyata di Pasific Selatan ada 13 negara dan masing-masing punya (pengaruh) di PBB. 7 negara dukung kemerdekaan Papua," ujarnya.
"Kita secara intens melakukan soft diplomasi. Kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa. Para aktivis dapat informasi yang salah," sambungnya.
Sementara itu, Wiranto juga mengungkapkan arah kebijakan bidang Polhukam yang utama sasarannya adalah menjaga stabilitas keamanan dan suksesnya pelaksanaan pemilu.
"Arah kebijakan sukses pemilu, memperkuat pertahanan nasional, meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi, meningkatkan diplomasi dan meningkatkan kamtimnas dan keamanan siber."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prabowo siap menggelontorkan dana sebanyak Rp150 triliun untuk proyek tersebut.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum
Baca Selengkapnya
Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.
Baca Selengkapnya
Penugasan ini diberikan lantaran Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
Baca Selengkapnya
Enam ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca Selengkapnya
Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Azwar Anas menuturkan tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan yang ada di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Mulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.
Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya