Menkominfo tegaskan tak ada kebocoran data pelanggan SIM card prayabar
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara menegaskan tidak ada kebocoran data pelanggan SIM card prabayar karena melakukan registrasi. Sejauh ini, Kemkominfo hanya melakukan monitoring terkait jalannya registrasi. Sedangkan untuk database secara keseluruhan telah masuk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
"Bahwa database itu tetap di dukcapil semua. Kominfo hanya memonitor saja di blak-blakan yang dilakukan registrasi berdasarkan informasi yang diberikan disiapkan oleh dukcapil dan Kominfo tidak sama sekali menyimpan data tentang kependudukan, jadi kalau dikatakan kebocoran data saya tanya teman teman kebocorannya di mana?," kata dia.
Menteri Rudiantara kembali menjelaskan proses secara umum registrasi prabayar. Di mana, setiap pelanggan yang melakukan registrasi dengan NIK ataupun KK masuk ke operator seluler. Setelah itu, operator seluler akan melanjutkan ke Dukcapil untuk melakukan validasi terkait kecocokan NIK dan KK.
-
Dimana data non ASN di cek? Cara cek data non ASN di BKN bisa Anda lakukan secara daring. Bagi Anda yang ingin melakukan pengecekan, bisa menyimak tahap-tahap cara cek data non ASN di BKN berikut.
-
Apa yang dicek di data non ASN? Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui status data para tenaga honorer yang ada di Indonesia. Dengan begitu, bagi para tenaga honorer saat ini penting untuk mengecek data pribadi di BKN.
-
Siapa yang berwenang menetapkan data DTKS? Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.
-
Di mana data NISN disimpan? Sistem pengelolaan NISN secara nasional oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud adalah bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
-
Siapa yang tidak boleh tahu informasi pribadi? Informasi KeuanganDetail seperti nomor rekening bank, informasi kartu kredit, gaji, atau detail utang harus dijaga ketat. Memberikan informasi ini kepada orang yang tidak dikenal atau dipercaya dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penipuan.
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
Setelah data yang diterima valid oleh Dukcapil, Dukcapil akan kembali mengirimkan kepada operator seluler. Kemudian operator kembali memberikan notifikasi kepada pelanggan yang sudah melakukan registrasi ulang.
"Kominnfo itu tidak memegang data teman-teman yang registrasi itu mekanismenya kan 16 digit NIK dan KK itu diteruskan oleh masing masing operator kemudian dilakukan validasi oleh Dukcapil. Tidak ada ke Kominfo setelah validata atau tidak itu dikembalikan oleh pelanggan. Kominfo hanya tahu berapa jumlah yang sudah registrasi udah itu aja," jelas Menteri Rudiantara.
Menurut data sampai dengan 13 Maret 2018 ini, jumlah validasi NIK dan No KK yang sesuai tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mencapai 350.788.346 juta orang.
Sementara itu, terlepas dari kebocoran data Menteri Rudiantara juga menyebut masih banyak oknum terkait dengan maraknya penipuan berupa SMS. Dengan dilakukan registrasi SIM tersebut, ke depan akan meminimalisir terjadinya kasus serupa.
"Kan suka terima SMS mama minta pulsa bahkan sampai sekarang masih ada dan belum bersih datanya. Nanti pertengahan Mei sudah bersih datanya demikian bisa cepat direspons tentu juga harus ada laporan dari masyarakat. Tapi karena sekarang sudah tahu data pelanggan itu siapa nomor berapa alamat di mana dan lain sebagiannya lebih gampang menindaklanjutinya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca Selengkapnyapenonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT
Baca SelengkapnyaHeru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca SelengkapnyaSilmy mengatakan, kebocoran data paspor tersebut sebetulnya terjadi pada Januari 2022.
Baca SelengkapnyaTito memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaRamai postingan di akun X terkait kabar diretasnya data pelanggan KAI.
Baca SelengkapnyaKPU RI memastikan, tujuan SIREKAP digunakan adalah untuk memotret proses penghitungan suara di TPS
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca Selengkapnyawarga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan membantah tejadi kebocoran data seperti beredar lewat akun media sosial X @FalconFeedsio.
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca Selengkapnya