Menkop Teten Minta Dukungan Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menegaskan pembangunan Minyak Makan Merah (M3) tidak akan mengancam perusahaan-perusahaan minyak besar di Indonesia. Menurutnya skema pemasaran antara M3 dengan yang lainnya itu berbeda.

Pihaknya sudah menyampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bahwa kebijakan M3 ini afirmasi pemerintah untuk para petani sawit. Supaya mereka tidak lagi hanya menjual sawitnya tetapi mereka bisa melakukan hilirisasi memproduksi M3 dan juga bisa meningkatkan nilai tukar petani.

"Ini harus diproteksi, saya tegaskan kepada BSN dan BPOM bahwa kebijakan afirmatif ini harus lebih protektif, sebab kalau yang industri besar diberikan izn juga memproduksi ini ya pasti matilah pabrik rakyat ini," ucap Menkop Teten, saat konferensi pers, Jakarta, Jumat (26/8).

Dirinya sudah memastikan dengan hitungan supaya tidak terjadi perebutan Tandan Buah Segar (TBS). "Kami sudah hitung 35 persen CPO itu diproduksi dari petani sawit mandiri. Sehingga kalau ini diproduksi untuk menyuplai M3 di dalam negeri ini cukup. Tidak mengganggu industri minyak goreng atau CPO yang sudah ada," terangnya.

Lebih lanjut, ternyata M3 diversifikasi yakni bisa dibuat untuk sabun, suplemen vitamin A untuk anak-anak dan ibu hamil, dan lain sebagainya.

Dukungan BPOM dan BSN

Untuk mempercepat pembangunan Minyak Makan Merah, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan pabrik minyak makan merah agar sesuai dengan standar.

"BPOM juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik. Setelah peletakan batu kita kawal mutu industri bangunan agar sesuai standar. Kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya," ujar Rita,saat konferensi pers, Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara itu, Kepala BSN, Kukuh S. Achmad menegaskan bahwa tugas BSN dalam pengembangan minyak makan merah ini adalah menyusun standar nasional agar masyarakat memiliki kepastian produk yang aman dikonsumsi, bermutu, dan bergizi.

"Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama, kita sudah susun draf rancangan SNI tinggal satu step lagi karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track untuk menyusun SNI," ucap Kukuh.

Di samping itu, dia menjelaskan ketika SNI sudah terbit maka akan diperlukan pembuktian bahwa produksi atau produk akhirnya memenuhi SNI.

“BSN bertugas menyiapkan laboratorium dan menjadi lembaga kompeten agar nanti ketika produk berjalan, proses sertifikasi langsung berjalan dan bisa lebih cepat memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk aman, sehat, dan bermutu," imbuhnya.