Menkop Teten Minta Impor Mesin Produksi Cangkul Bebas Pajak

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya untuk memprioritaskan cangkul produksi lokal ketimbang terus mengimpornya dari luar negeri. Salah satu upayanya yakni dengan meminta agar impor mesin pembuat cangkul bisa terbebas dari pajak.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, mengaku malu jika Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris masih harus mengimpor cangkul dalam jumlah besar.

"Ini kan malu loh, hari ini saja kita masih impor cangkul. Saya sekarang lagi diminta oleh pak Presiden (Jokowi), coba apakah UMKM bisa memproduksi cangkul," ujar dia di Jakarta, Kamis (28/11).

Dia menjelaskan, kebutuhan cangkul oleh petani lokal per tahunnya mencapai sekitar 10 juta buah. Agar UMKM lokal bisa memproduksi cangkul sendiri, dia tengah berupaya menghubungkan produsen dengan pihak penyedia bahan baku beserta pasar penjualannya.

"Mudah-mudahan lah, tahun ini (dan) tahun depan kita bisa kurangi impornya," ungkap Teten.

Namun begitu, Teten tak mau menafikan bahwa negara masih membutuhkan alat penopang seperti mesin yang didatangkan dari luar guna bisa memproduksi cangkul sendiri.

"Mungkin kita masih perlu impor mesinnya, tapi saya sudah minta Dirjen Bea Cukai (Kementerian Keuangan) supaya nanti tanpa pajak. Karena kita butuh mesin-mesin modern untuk membuat cangkul dalam jumlah yang lebih efisien dan lebih cepat," tuturnya.

Ketika ditanya target jumlah produksinya, ia mengatakan, pihaknya kini masih mengkaji kemampuan dari setiap pelaku UMKM. "Saya lagi pelajari dulu, kira-kira pelaku UMKM bisa sanggup berapa. Terus supply bahan bakunya. Kalau pembiayaan saya kira ini bisnis menguntungkan lah cangkul," tandasnya.

Impor Cangkul Capai Rp1,48 Miliar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata Indonesia memang gemar melakukan impor cangkul setiap tahunnya, dan terbanyak dari China. Sepanjang Januari-Oktober 2019 tercatat nilai impor cangkul mencapai USD 106.127 atau Rp1,49 miliar, dengan volume sebanyak 292.444 kilogram (kg).

Secara rinci, impor cangkul tersebut berasal dari China sebanyak 291.437 kg dengan nilai sebesar USD 106.062. Sisanya hanya sebesar 7 kg yang berasal dari Jepang dengan nilai sebesar USD65.

BPS bahkan mencatat sepanjang 2015-2018 impor cangkul seluruhnya berasal dari China. Pada tahun 2015, nilai impor cangkul USD 6.589 dengan volume sebanyak 14.261 kg.

Kemudian nilainya naik tajam pada tahun 2016 menjadi sebesar USD187.064 dengan volume sebanyak 142.783 kg. Namun pada tahun 2017, nilai impor cangkul mengalami penurunan tajam menjadi USD 794 dengan volume 2.317 kg.

Pada tahun 2018, impor cangkul tercatat kembali naik menjadi nilai USD33.889 dengan volume sebanyak 78.100 kg. Hingga pada akhir Oktober 2019 nilai impor cangkul menjadi USD 106.127.

Kemendag Diminta Hentikan Impor Cangkul

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk menghentikan impor pacul karena industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Impor pacul harus ditutup karena industri dalam negeri sudah siap untuk memenuhi kebutuhan. Saya yakin kebutuhan pacul nasional bisa terpenuhi," kata Agus usai memimpin rapat Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (8/11).

Agus memaparkan kemampuan produksi pacul oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri mencapai 500.000 unit per tahun, sementara industri besar mampu memproduksi 2,5 juta unit pacul per tahun. Sedangkan, kebutuhan pacul nasional mencapai 10 juta unit per tahun.

Dia tidak mengkhawatirkan penutupan impor pacul tersebut, karena yakin bahwa kebijakan itu akan menumbuhkan IKM maupun industri besar yang akan memproduksi pacul di dalam negeri. "Ketika ditutup, industri dalam negeri akan tumbuh karena mereka mengikuti demand side," ujar Menperin.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com