Follow
Menkop Teten: Rasio Kredit Perbankan ke UMKM RI Tertinggal Dibanding Malaysia
Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki mengakui bahwa rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia masih sangat rendah. Adapun rasio perbankan tersebut baru mencapai 20 persen.
"Pertama, masih rendahnya rasio kredit perbankan untuk UMKM yaitu baru sekitar 20 persen," kata Teten dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (20/8).
Angka tersebut, kata Teten masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio kredit perbankan untuk UMKM di Malaysia dan Singapura. Begitu pula jika dibandingkan beberapa negara lainnya.
-
Apa saja syarat kredit UMKM di bank? Ketika mengajukan pinjaman, anda sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki NPWP (untuk KUR Kecil), calon debitur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa masalah TEMU dengan UMKM? Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Apa kontribusi besar UMKM terhadap ekonomi nasional? Jadi kalau melihat data ini UMKM kita ini sumbangsinya terhadap ekonomi nasional kita sangat besar. Bayangkan 97 persen tenaga kerja ini di-supply dari UMKM kita,' ucapnya.
-
Bagaimana cara Bank Jatim bantu UMKM? Sebab, emiten dengan kode BJTM itu berkomitmen mendukung program pemerintah, khususnya dalam rangka memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
"Lebih rendah dari Singapura yang sudah mencapai 39 persen, Malaysia sudah 51 persen, Jepang sudah 66 persen, Korea Selatan 81 persen. Kita masih sangat jauh dibandingkan negara tetangga," katanya.
Teten melanjutkan, jika ditelisik lebih dalam, terdapat 30 juta usaha menengah di Indonesia yang belum mengakses pembiayaan formal. Sebanyak 5 juta di antaranya masih mengandalkan pinjaman ke rentenir dengan bunga tinggi.
"Terdapat 30 juta usaha menengah yang belum mengakses pembiayaan formal. 7 juta di antaranya meminjam ke kerabat, 5 juta ke rentenir dan 18 juta sisanya belum mendapat pembiayaan. Ini adalah perdagangan di pasar, nelayan dan petani," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.
Baca Selengkapnya
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.
Baca Selengkapnya
Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca Selengkapnya
Target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mendata UMKM untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca Selengkapnya
Menkop Teten meminta agar UMKM bisa berevolusi agar memiliki daya saing.
Baca Selengkapnya
Skema Pembiayaan Ini Bisa Dilakukan Agar Produksi UMKM Meningkat
Baca Selengkapnya
Teten mengakui masih ada kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro untuk tumbuh.
Baca Selengkapnya
Pembiayaan UMKM harus dipermudah, karena penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada.
Baca Selengkapnya
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya
Alhasil, transformasi digital di Tanah Air tidak melahirkan ekonomi baru.
Baca Selengkapnya