Menlu Retno : Pembatasan Vaksin Bikin Pemulihan Ekonomi Semakin Lama
Merdeka.com - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyebut, pembatasan vaksin yang dilakukan di negara Eropa berpengaruh besar terhadap laju rantai pasok vaksin dunia. Menurutnya, jika pelarangan vaksin terus dilakukan maka akan semakin lama pula dunia lepas dari pandemi Covid-19.
"Pembatasan ini sangat berpengaruh. Pemulihan ekonomi juga bisa lama," kata Menlu Retno dalam konferensi pers, secara virtual, Jumat (2/4).
Seperti diketahui, Pemerintah Eropa saat ini tengah mempertimbangkan pembentukan aturan perundangan untuk mengurangi bahkan melarang suplai vaksin covid-19 ke luar Eropa.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
Di mana, Komisi Eropa melarang pengiriman vaksin AstraZeneca kepada Australia beberapa waktu lalu. Namun, Indonesia masih cukup beruntung karena dianggap sebagai negara berkembang.
"Oleh karena itu, saya punya tanggung jawab moral untuk menyerukan kerjasama akses vaksin untuk semua negara bisa terlaksana," jelas dia.
Selanjutnya
Sebelumnya, Menlu Retno mengatakan, Pemerintah Indonesia dan China menyepakati kerja sama vaksinasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di dalam jangka pendek, Indonesia mengharapkan pemerintah RRT memberikan dukungan pengiriman vaksin dan komitmen dapat dilakukan sesuai waktu.
"Isu kerja sama vaksin ini kita bahsa langsung dengan para produsen vaksin di Tiongkok," jelas dia dalam konferensi pers, secara virtual, Jumat (2/4).
Selain kerja sama dalam jangka pendek, Indonesia juga menyepakati kerja sama jangka panjang dengan negeri Tirai Bambu tersebut. Dalam jangka panjang, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai hub vaksi di Asia tenggara.
"Ide ini masih tahap awal kita usulkan kerja sama penguatan pengembangan vaskin, bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi vaksin nasional," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Obat Eropa juga telah melarang peredaran vaksin ini.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaThe Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,00 persen.
Baca SelengkapnyaPerry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun depan kian seret.
Baca SelengkapnyaSelama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.
Baca Selengkapnya