MenPAN Anas Minta Tambahan Anggaran Rp174 Miliar di 2023, Untuk Apa?
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas meminta tambahan anggaran Rp174,15 miliar untuk tahun 2023 ini. Dana itu akan digunakan untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan.
Salah satu yang jadi perhatian adalah untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui digitalisasi ini, dia yakin bisa meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat.
"Ada banyak PR baru bagi kami, pertama terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Kemudian target-target program digitalisasi yang ke daerah. Karena kalau program ini jalan, itu akan menghemat triliunan rupiah," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (7/6).
-
Mengapa inklusi digital penting untuk masyarakat? Inklusi digital penting untuk masyarakat yang lebih berkembang.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Apa tujuan Banyuwangi meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan? Peluncuran tersebut, menurut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, sebagai upaya mewujudkan peningkatan layanan publik dan penguatan data.
-
Kenapa Pertamina mengimplementasikan sistem digitalisasi ? PIEDCC menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi digital yang dijalankan perusahaan untuk memastikan seluruh proses bisnis Pertamina berjalan dengan baik. Termasuk, memonitor proses distribusi dan ketersediaan pasokan energi selama masa Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru).
-
Kenapa Kemkominfo menekankan literasi digital? Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dalam menggunakan internet. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih cerdas dan aman menggunakan internet.
-
Bagaimana PLN melakukan transformasi digital? 'Lewat transformasi digital, PLN mengubah proses bisnis menjadi lebih ringkas, sederhana dan transparan. Terdapat 13 transformasi digital yang telah dilakukan PLN secara end to end dari hulu hingga ke hilir,' tegas Darmawan.
Dia berkaca pada keberhasilan sejumlah negara soal penerapan digitalisasi yang digenjotnya ini. Maka, diperlukan tambahan anggaran untuk proses sosialisasi dan penguatan sistem tersebut.
"Nah ini perlu sosialisasi, pengambilan kebijakan baru, karena sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ternyata yang menjadi percepatan pelayanan di berbagai negara, termasuk baik di Inggris, Estonia yang kemarin kita kesana, ini yang kita dorong," paparnya.
Rumuskan Kebijakan Baru
Di samping itu, alokasi tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk merumuskan kebijakan baru. Misalnya, soal simplifikasi atau pemangkasan proses bisnis di berbagai lini.
Selanjutnya, ada mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi secara tematik. Menurutnya, hal ini perlu disokong dengan tambahan anggaran, mengingat KemenPAN-RB merupakan kementerian yang perlu mengumpulkan orang banyak sebagai sarana untuk sosialisasi.
"Kemudian, program terkait dengan RB Tematik. Bagaimana mendorong RB yang berdampak dan ini butuh sosialisasi, butuh langkah-langkah baru yang sebenarnya yaa ini termasuk Kementerian dengan anggaran paling kecil kira-kira begitu," ungkapnya.
"Jadi untuk mendorong RB ini lebih berdampak. Termasuk juga mendorong sistem lapor, komplain publik itu segera jalan di seluruh kabupaten pemda," tambah Menpan Anas.
Anggaran Turun
Pada kesempatan ini, Menpan Anas mengaku kalau setiap tahun anggaran bagi Kemenpan RB kengalami penurunan. Belum lagi, ketika terkena automatic adjustment beberapa tahun lalu untuk kepentingan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Turun, kalau dilihat pagu indikatifnya kan kemarin turun, bukan tambah naik, apalagi belum auto adjustment, padahal nature nya kantor PAN RB kan banyak ke kebijakan," kata dia.
Anggaran yang saat ini dikantonginya, dengan total sebesar Rp231,8 miliar termasuk untuk kepentingan pelaksanaan RB Tematik. Namun, pos anggaran itu tidak bisa dibelanjakan kepada barang.
"Misalnya terkait dengan kebijakan RB tematik, itu gak mungkin itu dibelanjakan barang. Itu harus ngumpulkan orang, nature-nya memang mengumpulkan orang karena banyak kebijakan, terus untuk ngukur dan sebagainya," urainya.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaPermohonan penambahan anggaran ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat rapat bersama DPR RI.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca SelengkapnyaAnas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, juga mengenang perjalanan kariernya di dunia jurnalis.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca SelengkapnyaAnas mengungkapkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendatangi kantornya untuk dijelaskan perihal SPBE.
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaAnggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca Selengkapnya