MenPAN-RB: Pemerintah belum membuka penerimaan CPNS

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum membuka penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ini diungkapkan Menteri Asman menanggapi kasus penipuan penerimaan CPNS yang kembali marak terjadi.

"Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Moratorium CPNS masih diberlakukan," kata Menteri Asman seperti dikutip dari laman Setkab, Sabtu (21/1).

Menteri Asman meyakinkan, apabila penerimaan formasi CPNS sudah ada, maka akan diumumkan secara nasional oleh Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB. Untuk itu, Menteri PAN-RB meminta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan tertipu dengan isu atau berita penerimaan CPNS yang tidak bertanggung jawab.

Menteri PAN-RB juga menegaskan, bahwa dalam proses penerimaan formasi CPNS masyarakat tidak dipungut biaya. "Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan uang bagi masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS, yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi," jelas Menteri Asman.

Karena itu, lanjut Menteri PANRB, siapapun yang melakukan penipuan CPNS akan diproses secara hukum. "Baik yang memberikan dan menerima uang sama-sama melanggar hukum, karena Pemerintah sudah menegaskan bahwa penerimaan CPNS bebas dari pungutan uang," ujar Menteri PANRB seraya menambahkan, bahwa sanksi hukum akan dikenakan baik dari kalangan umum ataupun dari oknum PNS.

Khusus untuk pelaku penipuan CPNS dari kalangan PNS, menurut Menteri Asman, akan dikenakan sanksi berat selain diproses secara hukum, yaitu pemecatan PNS tersebut dari instansi kerjanya.

Untuk menghindari terjadinya kasus penipuan CPNS, kepada seluruh masyarakat diimbau untuk waspada serta dapat melakukan update mengenai penerimaan CPNS dengan mengakses website resmi Kementerian PANRB yaitu www.menpan.go.id. Jika ditemukan indikasi penipuan CPNS, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang atau melaporkannya ke situs lapor.go.id.