Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi untuk Mempercepat Pelayanan Masyarakat
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tujuan dari penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, dengan sistem birokrasi yang sederhana, masyarakat dapat melakukan segala macam urusan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.
"Saya menegaskan lagi bahwa tujuan penyederhanaan birokrasi itu adalah mempercepat pelayanan masyarakat," kata dia, dalam acara Forum Pembinaan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional secara virtual di Jakarta, Senin (23/11).
Dia menambahkan, penyederhanaan birokrasi juga bertujuan untuk meningkatkan responsivitas dan meningkatkan kualitas output dari birokrasi itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana cara membuat pekerjaan lebih efisien? 'Sekarang kan sampai saat ini aturannya 8 jam. Dari 8 jam ini harusnya bisa diatur secara efektif dan efisien supaya tidak membuang kerjaan di luar jam kerja,' kata Imran dalam keterangannya, Kamis (10/10).
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Mengapa efisiensi penting bagi organisasi? Di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini, penerapan efisiensi menjadi sangat penting bagi kelangsungan dan keberhasilan suatu organisasi atau individu.
"Saya kira ini yang ingin memangkas birokrasi panjang menjadi yang ramping, birokrasi yang lebih dinamis, efisien, dalam pelayanan publik dan pemberian izin. Sehingga leader dari birokrasi ada di tangan eselon satu dan dua.
Dia berharap, dengan penyederhanaan sistem birokrasi sinergisitas instansi pusat dan daerah ke depannya juga akan lebih baik. Setidaknya ada keterpaduan dalam rangka proses pengambilan keputusan, melayani masyarakat, serta memberikan perizinan dalam konteks investasi.
"Investasi di tingkat daerah dan pusat bisa dibuat dengan baik yang endingnya adalah dalam konteks untuk membangun satu data," tutupnya.
Dia menyadari, keterpaduan satu data di Tanah Air masih belum terwujud dengan baik. Karenanya harus ada keberanian dalam mewujudkan satu data. Sehingga outputnya adalah membangun tata kelola pemerintahan ini akan berjalan dengan efektif dan efisien.
"Saya yakin bisa dengan semua pihak dengan membangun inovasi dan kemauan akan bisa," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
Baca SelengkapnyaPrabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.
Baca SelengkapnyaPegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).
Baca SelengkapnyaInovasi merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaAndika ingin memastikan pelayanan publik level provinsi hingga desa memahami betul nilai integritas sesuai dengan kriteria KPK.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaMuzani mengungkapkan jumlahnya akan lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya, karena fokus ke satu bidang tertentu.
Baca SelengkapnyaDengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan
Baca Selengkapnya