MenPANRB era SBY tak setuju jika penerimaan PNS dihentikan

Merdeka.com - Pemerintah bakal melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Abubakar menilai hal itu tak tepat. Pasalnya, jumlah PNS justru kurang.

Selama tiga tahun menjabat menteri, lanjutnya, dirinya mencatat total pensiunan tiap tahun tak sebanding total PNS baru yang masuk.

"Waktu itu saya dalam 3 tahun ini cuma sekitar 170.000 orang (penerimaan). Padahal 3 tahun itu pensiun masing-masing 130.000 per tahun," ujarnya di Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (28/10).

Formasi yang membutuhkan banyak pegawai, tambah Azwar, ialah tenaga teknis seperti, guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Namun, tak dipungkiri sebagian formasi masih mengalami kelebihan pegawai.

Dirinya menyarankan Presiden Joko Widodo hanya memoratorium penerimaan PNS dengan formasi yang kelebihan pegawai.

"Kita ada lebih dari segi jumlah, tapi ada jenis-jenis tertentu yang kita masih kurang. Jadi kalau ada moratorium dalam tanda kutip, itu masih bisa diterima" kata Azwar.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kebijakan itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

"Instruksi beliau (Jokowi), adalah arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy.

Yuddy menegaskan, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi. Artinya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK tidak ada penerimaan PNS. "Lima tahun ke depan," tegasnya. (mdk/bim)