Menperin Airlangga Dorong Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia Timur

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur di wilayah Indonesia Timur. Langkah strategis ini dilakukan guna memacu pemerataan terhadap pembangunan dan perekonomian yang inklusif.

"Untuk itu, kami mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa, yang hingga saat ini progres dan kontribusinya mengalami peningkatan signifikan," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resminya, seperti ditulis Senin, (25/2).

Airlangga menjelaskan, pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa nantinya diarahkan pada sektor manufaktur berbasis sumber daya alam. Upaya ini sebagai wujud konkret dari penerapan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri.

"Ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Kami memproyeksi akan terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding di Jawa," katanya.

Khusus wilayah Indonesia Timur, pada periode 2015-2017, kawasan industri yang telah beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah di antaranya adalah kawasan industri Morowali dan Palu. Selanjutnya, kawasan industri Bantaeng di Sulawesi Selatan dan kawasan industri Konawe di Sulawesi Tenggara. Semua kawasan industri tersebut, masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

"Untuk kawasan industri di Morowali, Bantaeng, dan Konawe, kami fokuskan pada industri berbasis pengolahan nikel. Sedangkan, di Palu sebagai klaster industri yang berbasis olahan rotan dan agro," ujarnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, di kawasan industri Palu sudah ada 14 tenant, kemudian di kawasan industri Bantaeng terdapat 11 tenant, kawasan industri Morowali telah ditempati 10 tenant, dan kawasan industri Konawe sekitar 6 tenant.

Adapun kawasan industri yang sedang tahap konstruksi dan dikebut pembangunannya, yakni di Bitung, Sulawesi Utara. Kawasan Ekonomi Khusus yang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2019 ini, akan difokuskan untuk pengembangan industri pengolahan perikanan dan kelapa beserta produk turunannya yang diminati pasar domestik dan ekspor.

"Kami mencontohkan, di Morowali, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel. Kalau nickel ore dijual sekitar USD 40-60, sedangkan ketika menjadi stainless steel harganya di atas USD 2000. Selain itu, kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai USD 4 miliar, baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan China," paparnya.

Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar USD3,4 miliar menjadi USD 5 miliar di tahun 2018. "Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang, dengan komposisi 27 ribu tenaga kerja lokal dan 3 ribu tenaga kerja China. Jadi, tidak benar kalau banyak tenaga kerja asing," imbuhnya.

Di samping itu, Kemenperin juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni di Papua Barat. Langkah yang akan dilakukan melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau lazim disebut Public Private Partnership (PPP).

"Kawasan industri Teluk Bintuni akan difokuskan untuk pengembangan industri petrokimia. Apalagi juga menjadi proyek strategis nasional," tuturnya.

Airlangga menambahkan, wilayah Papua berpotensi dalam pengembangan industri turunan dari komoditas tambang. Nantinya, di Papua yang akan dikembangkan adalah berbasis resources. Misalnya seperti di Timika, yang basisnya adalah tambang copper. "Nanti kami cari untuk produk turunannya. Selain itu, di Papua Barat, ada potensi pabrik semen," ungkapnya.

Mengenai permintaan beberapa pihak agar ada penetapan kawasan industri khusus di Papua, Menperin menilai, hal tersebut bisa direalisasikan di Timika, Kabupaten Mimika, karena dianggap sebagai daerah yang paling tepat untuk dijadikan sebagai kawasan industri.

"Skema yang paling tepat untuk membangun industri di Papua adalah dengan mendorong masuknya investor, baik dari dalam maupun luar negeri." (mdk/idr)