Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menperin Airlangga rombak jajaran Eselon I dan II

Menperin Airlangga rombak jajaran Eselon I dan II Menperin Airlangga lantik eselon I dan II. Istimewa ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melantik empat pejabat eselon I dan lima pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pelantikan ini bertujuan untuk memacu kompetensi pribadi dan kinerja institusi serta mempercepat pelaksanaan tugas-tugas prioritas Kemenperin, baik di bidang operasional maupun pengawasan.

"Proses pengisian jabatan ini dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaannya telah mendapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," kata Menperin dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (21/11).

Pejabat eselon I yang menduduki jabatan baru dalam proses rotasi, yaitu Harjanto yang sebelumnya Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) menjadi Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE). Kedua, I Gusti Putu Suryawirawan yang sebelumnya Dirjen ILMATE menjadi Dirjen KPAII.

Orang lain juga bertanya?

Selanjutnya, Soerjono yang sebelumnya Inspektur Jenderal menjadi Staf Ahli bidang Penguatan Struktur Industri, dan Imam Haryono yang sebelumnya Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) menjadi Staf Ahli bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Sementara itu, pada jajaran eselon II yang dilantik, yakni Supriadi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Fridy Juwono sebagai Sekretaris Direktorat Industri Kimia, Tesktil, dan Aneka. Selanjutnya, Liliek

Widodo sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Dadi Marhadi sebagai Inspektur I, serta R. Janu Suryanto sebagai Inspektur IV.

Pada kesempatan tersebut, Menperin menegaskan kepada pejabat yang dilantik agar dapat segera menyesuaikan dengan jabatan barunya. "Setelah itu langsung tancap gas," ujarnya.

Hal ini lantaran mereka harus berperan aktif untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan serta mengevaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan guna tercapainya sasaran pembangunan industri nasional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pembangunan industri nasional diarahkan pada tiga sasaran utama. Pertama, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dan, ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Tahun 2018 adalah tahun yang sangat penting, karena kita perlu mempercepat target pemerintah yang telah dicanangkan agar dapat dicapai pada tahun 2019. Tentunya ini akan menjadi fokus utama kita."

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkumham Gelar Seleksi Terbuka untuk Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan
Kemenkumham Gelar Seleksi Terbuka untuk Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.

Baca Selengkapnya
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025

Proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya
Jabat Eselon II, Pihak Swasta Diingatkan Tak Terafiliasi Politik
Jabat Eselon II, Pihak Swasta Diingatkan Tak Terafiliasi Politik

Pakar Kebijakan Publik, Yogi Suprayogi menekankan agar pihak swasta yang menjabat Eselon II tidak terafiliasi dengan politik.

Baca Selengkapnya
UU ASN Telah Disahkan, Rekrutmen PNS Bakal Digelar Setiap Tiga Bulan
UU ASN Telah Disahkan, Rekrutmen PNS Bakal Digelar Setiap Tiga Bulan

Mulai 2024 nanti, Kementerian PAN-RB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital.

Baca Selengkapnya
PNS Bisa Tempati Jabatan Strategis di TNI dan Polri
PNS Bisa Tempati Jabatan Strategis di TNI dan Polri

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.

Baca Selengkapnya
Menteri Usul Seleksi CPNS Dibuka Kapan Saja, Pengamat Ingatkan PNS Titipan
Menteri Usul Seleksi CPNS Dibuka Kapan Saja, Pengamat Ingatkan PNS Titipan

Tauhid menekankan, rekrutmen fleksibel tidak dapat dimaknai setiap bulan instansi membuka seleksi.

Baca Selengkapnya
Ini 5 Isu Strategis Dibahas KemenPAN-RB Jadi Turunan UU ASN
Ini 5 Isu Strategis Dibahas KemenPAN-RB Jadi Turunan UU ASN

UU ASN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

Baca Selengkapnya
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

Baca Selengkapnya
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Terbit Bulan Depan, Rekrutmen CPNS Digelar Tiga Kali dalam Setahun
Aturan Baru Terbit Bulan Depan, Rekrutmen CPNS Digelar Tiga Kali dalam Setahun

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Baca Selengkapnya
UU Sedang Direvisi: Posisi Eselon II Bisa Diisi Kalangan Swasta, Tak Harus PNS
UU Sedang Direvisi: Posisi Eselon II Bisa Diisi Kalangan Swasta, Tak Harus PNS

Pemerintah sudah membahas terkait revisi UU ASN bersama DPR RI agar golongan swasta bisa masuk mengisi posisi eselon II tertentu.

Baca Selengkapnya
Tanggapi RPP, Menko Polhukam Hadi: ASN Bisa Duduki Jabatan di Struktural TNI-Polri
Tanggapi RPP, Menko Polhukam Hadi: ASN Bisa Duduki Jabatan di Struktural TNI-Polri

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) juga bisa menempati jabatan strategis di TNI-Polri.

Baca Selengkapnya