Follow
Menperin Bilang Perpres Mobil Listrik Masih Menunggu Konsultasi Dengan DPR
Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyatakan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik masih menunggu hasil konsultasi dengan dewan perwakilan rakyat (DPR). Namun, dia berharap payung hukum ini bisa segera terbit.
"EV (electric vehicle) kan masih kita tunggu konsultasi dengan DPR," ujar dia di Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (18/2).
Namun saat ini, lanjut Menteri Airlangga, DPR sedang masa reses. Nantinya setelah reses selesai, maka tahap konsultasi akan dilakukan dan diharapkan segera selesai. "Jadi sesudah reses nanti konsultasi selesai," kata dia.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Dimana Perusda MBS diharapkan untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
Menteri Airlangga sendiri belum bisa memastikan kapan Perpres ini bisa diterbitkan. Tetapi yang pasti baru terbit setelah tahap konsultasi dengan DPR dilakukan.
"(Terbit) Sesudah reses DPR," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa draft rancangan Peraturan Presiden terkait kendaraan bermotor atau mobil listrik sudah selesai dan tinggal dibahas bersama Presiden Joko Widodo.
Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Pihak Toyota Astra Motor buka suara terkait Insentif mobil hybrid.
Baca Selengkapnya
Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah saat ini ingin agar masa pemerintahan berikutnya tak lagi kerepotan dalam menyusun regulasi terkait energi hijau.
Baca Selengkapnya
Pengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Selengkapnya
Aturan baru tersebut sangat penting untuk sektor industri manufaktur.
Baca Selengkapnya
Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca Selengkapnya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya