Menperin sebut paket kebijakan jilid X akan buat harga karet naik

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK telah mengeluarkan paket kebijakan jilid X, di mana salah satu isinya pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) beberapa sektor usaha, seperti industri karet. Melalui aturan ini, investor asing bisa menguasai 100 persen industri karet Tanah Air.

Menteri Perindustrian, Saleh Husin mengatakan, dibukanya sektor industri karet bagi asing agar bisa mendorong penyerapan karet di dalam negeri. Sebab, saat ini penyerapan karet terhitung minim jika dibandingkan produksi karet nasional.

"Tadi kan Kepala Dinas Sumatera Selatan, mereka bilang kelebihan karet yang dihasilkan para petani. Produksi kita 3 juta ton per tahun. Serapan kita cuma sekitar 700 ribu ton. Mau dikemanakan?," ujar Saleh di Jakarta, Selasa (16/2).

Rendahnya penyerapan karet di dalam negeri berdampak pada penurunan harga komoditas tersebut. Oleh karena itu, dia berharap penyerapan karet di dalam negeri lebih besar. Hal ini dilakukan guna membuat harga karet kembali bergairah.

"Mereka (petani) nggak bisa serap dan nggak bisa tadah lagi. Harga jual rendah. Tentu ada beberapa perusahaan yang kesulitan dapat bahan baku. Justru harga jual karet lebih murah dari pada beras. Salah satu cara kita buka siapapun dia asing atau lokal untuk bangun industri. Kita mau petani kita dapatkan serapan yang lebih besar," jelas dia.

Kendati sektor industri karet dibuka 100 persen investasinya untuk asing, namun pemerintah tetap akan mengedepankan kepentingan industri lokal.

"Jangan sampai kita karena kepentingan pengusaha kita generalisir kepentingan nasional. Salah satunya buka PMA atau PMDN untuk masuk bangun industri karet," pungkasnya.