Menperin Soal Impor Baja China: Kita Akan Kenakan Bea Masuk Anti Dumping

Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan terus melindungi produk baja dalam negeri saat membanjirnya impor baja asal China. Sebab, pasca-perang dagang, baja China mulai mencari pasar baru selain AS termasuk Indonesia.

"Tentunya kita mengenakan bea masuk anti dumping. China sendiri melakukan bea masuk terhadap produk stainless steel dari Indonesia. Sedang melakukan investigasi. Amerika sendiri mengenakan bea masuk," kata dia, ketika ditemui di kediamannya, Jakarta, Rabu (5/6) malam.

Sejauh ini pemerintah juga telah menjalankan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) produk impor. Hal ini diharapkan dapat membantu menekan impor baja.

"Tentu kita melakukan dalam tanda petik semacam lartas untuk kita kontrol lagi baja supaya tidak ada penyalahgunaan HS code. Dengan demikian kita juga jaga industri dalam negeri," ujar dia.

Sejauh ini pemerintah belum memberikan subsidi untuk industri baja dalam negeri. "Tidak ada (subsidi). Kalau itu mekanismenya anti dumping atau safe guard," tandasnya.

Sebelumnya, produsen baja nasional menyayangkan masuknya baja impor melalui Batam. Ini dinilai merugikan industri baja dalam negeri.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mengatakan, baja impor bisa masuk melalui Batam lantaran tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD. Khususnya untuk produk plate baja. Bleid ini ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Plate (HRP) dari China, Singapura, dan Ukraina.

Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan Hot Rolled Explanatory Notes WTO Agreement yang menyatakan jika BMAD tetap berlaku di suatu negara termasuk di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, seperti Batam.

"Kondisi saat ini di mana dirasakan adanya perlakuan khusus terhadap wilayah Batam (dengan tidak dikenakannya BMAD) telah menjadi celah masuknya hasil produksi ke wilayah Indonesia lainnya dengan harga murah yang mengakibatkan bangkrutnya industri yang berada di luar wilayah Batam," ujar dia.

Dalam pandangan Silmy, untuk mendukung industri baja dalam negeri, maka pemerintah perlu segera melakukan revisi penjelasan pasal 14 PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

"Sehingga bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan untuk impor baja dapat diberlakukan di wilayah Batam dan wilayah perdagangan bebas lainnya untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat," ucapnya.