Menperin Terbitkan 17.466 Izin Operasi Industri, 5 Juta Tenaga Kerja Selamat dari PHK
Merdeka.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat telah menerbitkan 17.466 Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Melalui IOMKI, 4.919.276 juta tenaga kerja terhindarkan dari risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bahwa IOMKI untuk memastikan perusahaan yang berproduksi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal ini seperti tertuang pada Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020.
"IOMKI ini sifatnya sukarela tidak memaksakan industri. Karena perusahaan industri mempunyai kemampuan berbeda untuk menerapkan protokol kesehatan," kata dia melalui video conference via Facebook, Kamis (18/6).
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Gimana caranya Kemendag lindungi industri tekstil? Yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Apa strategi Kementan untuk meningkatkan produktivitas? Mentan mengatakan penanaman 1000 hektare adalah strategi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
Akan tetapi, pihaknya mewajibkan perusahaan yang mendapat IOMKI harus memberikan laporan setiap minggunya. Adapun, format bentuk laporannya sudah disiapkan sehingga memudahkan pelaku industri domestik.
Beri Kewenangan Pemerintah Daerah
Di sisi lain, Menteri Agus juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk ikut mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan oleh industri yang telah mengantongi IOMKI. Imbasnya, pengawasan akan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan dapat berjalan lebih efektif.
Hingga hari ini, terdapat 146 perusahaan yang dicabut status IOMKI-nya. Sebab, perusahaan tersebut terbukti telah melanggar protokol kesehatan maupun tidak memberikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita terus harap perusahaan kooperatif. Karena di sisi lain ekonomi harus jalan, namun protokol kesehatan juga harus di lakukan," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui unit dan anak usahanya sukses borong 8 penghargaan
Baca SelengkapnyaCapaian PMI manufaktur tersebut menandakan Indonesia telah benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menjamin pemberian insentif bagi industri khususnya manufaktur.
Baca SelengkapnyaKemenperin mengaku memahami permasalahan teknis yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan kebijakan.
Baca SelengkapnyaPrioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaDari hasil investigasi awal, terdapat indikasi tindakan yang melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Baca SelengkapnyaIni bisa tercapai melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.
Baca SelengkapnyaUntuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.
Baca SelengkapnyaTitik ledakan yang terjadi di tungku smelter sudah seharusnya dihentikan sementara waktu selama proses pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaSejumlah perusahaan mendapatkan penghargaan sertifikat industri hijau.
Baca SelengkapnyaSebanyak 13 orang meninggal dunia, terdiri atas 9 pekerja Indonesia dan 4 pekerja asal China.
Baca SelengkapnyaIda menyarankan polisi menjerat pihak yang bertanggungjawab atas insiden itu dengan UU Ketenagakerjaan selain KUHP.
Baca Selengkapnya