Mensos Juliari Tak Yakin Pemberian Bansos Bisa Buat Warga DKI Tak Mudik
Merdeka.com - Menteri Sosial, Juliari Batubara, mengakui rencana pemberian program bantuan sosial (bansos) bagi warga ibu kota Jakarta tidak efektif mencegah warganya mudik pada Lebaran 2020. Dia berjanji secepatnya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menemukan solusi yang efektif.
"Memang tidak mudah dan tidak bisa dijamin. Namun kami belum ketemu penerapan di lapangan, tapi program khusus (bansos) ini kami berharap penerimanya tidak mudik," kata Menteri Juliari saat menggelar rapat daring bersama Menko Luhut dan Menko Airlangga, Kamis (2/4).
Kementerian sosial selaku penyelenggara program bansos khusus warga Jakarta hingga saat ini belum menemukan formula jitu terkait teknis penerapan aturan di lapangan.
-
Bagaimana Korlantas Polri mengantisipasi arus mudik? Untuk berbagai kesiapan pengelolaan terhadap arus mudik dan arus balik, Polri akan mengantisipasi berbagai kegiatan, baik mudik dan balik.Selain itu, kata Slamet, juga mengantisipasi kesiapan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat wisata serta pusat transportasi.
-
Kenapa Kapolri menemukan rumusan baru untuk mudik 2025? 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Bagaimana rencana mengurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa ancaman bagi pemudik di Jateng menjelang lebaran? Namun di saat momen-momen pulang ke kampung halaman itu, para pemudik dibayangi ancaman cuaca ekstrem, terutama di wilayah Jawa Tengah.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
Menurut dia, Presiden Jokowi meminta agar bansos khusus warga DKI dapat terealisasi dalam dua pekan ini. Nantinya, bantuan ini akan dikhususkan bagi pekerja informal yang paling terkena dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).
"Bapak Presiden juga tadi meminta kepada kami dalam dua minggu bisa merealisasikan bantuan di DKI. Mengenai besaran dan mekanisme kami akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Mendagri, Menkeu, dan Menko Kemaritiman," jelasnya.
Pemerintah Tak Larang Mudik, Namun Warga DKI yang Tak Mudik Bakal Dapat Insentif
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemerintah tak jadi melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Namun demikian, nantinya akan ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona.
"Pemerintah tidak akan melarang mudik tapi mengendalikan agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahnya tidak secara keras melarang, tapi akan mengendalikan kalaupun orang pulang kampung mereka tidak membahayakan masyarakat di kampungnya," ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (2/4).
Ridwan mengatakan, pemerintah akan memastikan masyarakat yang akan mudik dalam keadaan terbebas dari Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur agar transportasi yang digunakan untuk mudik tidak terlalu padat.
"Cara yang lain adalah memastikan mereka yang pulang itu sudah dalam keadaan bersih sedang diupayakan. Kemudian dalam tatanan implementasi prinsip jaga jarak secara disiplin. Misalnya akan dikendalikan bus atau kereta jangan sesak, jalanan juga lancar supaya tidak terjadi penumpukan. Ini akan masih dibahas detailnya," paparnya.
Sementara itu, pemerintah akan memberikan insentif bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik atau tetap tinggal di Jakarta. Pemberian bantuan tersebut hingga kini masih terus dimatangkan.
"Pemerintah sudah menyiapkan skema-skema pengamanan sosial sudah banyak dibicarakan oleh Mensos. Intinya sudah disiapkan insentif bagi orang-orang yang akan tinggal di Jakarta berupa kebutuhan atau bahan pokok dan beberapa kebutuhan lainnya," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca Selengkapnya"Agar tidak mengajak sanak keluarga atau tetangga untuk mengadukan nasibnya ke Jakarta," kata Joko
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang ke Jakarta usai Lebaran 2024 diperkirakan turun drastis.
Baca Selengkapnya"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaHeru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca Selengkapnya