Mentan Syahrul Kena Semprot Komisi IV DPR

Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementerian Pertanian, mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.

"Sudah memasuki tahun ke-4 masa kerja Menteri pertanian, memperhatikan program-program kerja Kementerian pertanian yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, komisi 4 menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik," kata Sudin di kantor DPR, Senin (16/1).

Bahkan, di beberapa kesempatan menunjukkan keadaan semakin memburuk salah satunya ditunjukkan dengan impor beras, dan meningkatnya impor komoditas pangan lainnya yang meningkat.

Menurut Komisi IV DPR, secara kasat mata menunjukkan produksi beras dan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga terpaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk impor dikarenakan data stok beras yang disampaikan Kementerian Pertanian tidak sinkron.

Untuk itu Komisi IV meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional. Komisi IV juga melihat kinerja atau program belum berdampak secara signifikan kepada pencapaian target nasional, melainkan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional.

"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh makin lama makin turun jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu bahkan Indonesia terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produk daging nasional," tegasnya.

Hal itu dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan masih adanya kegiatan program bermasalah di Kementerian pertanian, bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.

"Salah satu contohnya food estate di beberapa tempat. Kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk di buat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," ungkapnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com