Menteri: 71 tahun merdeka, baru 46 juta bidang tanah bersertifikat
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Sofyan Djalil menyayangkan masih banyak tanah di Indonesia belum bersertifikat. Dia menyebut, dari 110 juta bidang tanah di luar kawasan hutan, saat ini baru 46 juta bidang yang bersertifikat.
"Jadi baru 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat, jadi 71 tahun (Indonesia) merdeka baru 46 juta bidang yang baru bersertifikat," tegas Sofyan di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (14/12).
Dalam pandangan Sofyan, butuh waktu 100 tahun lagi agar semua bidang tanah di Indonesia bersertifikat. Namun demikian, Sofyan berjanji akan mempermudah masyarakat mengurus sertifikat, sehingga pada 2025 seluruh tanah di Indonesia ditarget sudah bersertifikat.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Kenapa Kementan dorong penanaman 1000 hektare? Setiap kabupaten provinsi harus mempersiapkan pangan dalam kondisi apapun termasuk cuaca buruk el nino. Karena itu tanam 1000 hektare untuk memperkuat lumbung pangan di masing-masing daerah,“ ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat membuka Musrenbangtannas 2023, Rabu (12/7/2023).
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Kapan realisasi tanam seluas 8.970 hektare terjadi? Terbukti realisasi tanam pada April 2023 seluas 8.970 hektare dari target 5.171 hektare, yang artinya selisih dari luas tersebut merupakan area tanam dipercepat.
-
Siapa yang mendorong penanaman 1000 hektare? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemerintah daerah segera memperkuat Gudang-gudang lumbung pangannya sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat Indonesia.
"Kalau business as usual perlu 100 tahun lagi baru semua tanah bersertifikat. Kalau tidak diatur, bisa-bisa konflik pertanahan tinggi," katanya.
Untuk menghindari konflik, ATR akan terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. "Bisa-bisa Bapak bangun tidur, tanahnya digugat orang. Atau ada tanah orang ditinggali tiba-tiba dieksekusi padahal tanah itu ada sertifikat," tuturnya.
Sofyan tengah merumuskan beberapa kebijakan agar proses sertifikat tanah bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini juga sangat perlu untuk meminimalisir konflik lahan.
"Tahun 2018 kita target 8 juta bersertifikat, 2019 ada 9 juta dan seterusnya. Setiap tahun akan kami keluarkan 10 juta sertifikat maka 2025 seluruh tanah di RI sudah terdaftar dan atau bersertifikat. Maka kami akan gunakan IT, sehingga bapak bisa cari tanahnya di mana (berapa jumlah bidang, kepemilikan) seperti di negara maju," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini sudah terdaftar sebanyak 110 juta bidang tanah, dan 90 juta bidang diantaranya telah bersertifikat.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaHadi dinilai memiliki latar belakang yang mendukung untuk percepatan sertifikasi tanah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN berikan bantahan terkait pernyataan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaRaja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaKeberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya