Menteri ATR: Program PTSL Sumbang Rp5.219 Triliun Ke Perekonomian Negara
Merdeka.com - Menteri Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sejak 2017 hingga 2022, PTSL menyumbang sebesar Rp5.219 triliun yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hak tanggungan dan lainnya.
"Terbukti sejak dilaksanakannya program PTSL dari tahun 2017 sampai 2022 telah terjadi pertumbuhan nilai ekonomi sebesar Rp 5.219 triliun dari PBB, BPHTB, hak tanggungan dan sebagainya," ujar Hadi dalam acara Konferensi Pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (7/3).
Hadi menyampaikan pihaknya akan terus berupaya mempercepat pendaftaran tanah, termasuk percepatan sertifikasi rumah ibadat dan tanah wakaf melalui Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadat dan Pesantren yang baru diluncurkan dalam Rakernas 2023 ini.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Kenapa Kementerian ATR menyerahkan sertifikat PLBN? Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Siapa yang menerima sertifikat PLBN dari Kementerian ATR? Kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
-
Apa aset eks BLBI yang dihibahkan? Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
"Harapannya, setiap umat beragama mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dan dapat beribadah dengan aman tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)," katanya.
Perlu diketahui, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Saat ini telah terdaftar sebanyak 101,1 juta bidang tanah dan telah tersertifikasi sebanyak 85 juta bidang tanah.
Di sisi lain, dari aspek tata ruang, dia menerangkan pihaknya terus mendukung kemudahan perizinan berusaha melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). "KKPR perlu didukung oleh ketersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," terang Hadi.
Saat ini dari target 2.000 RDTR di seluruh Indonesia telah terdapat 294 RDTR yang menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan 114 RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Tjahjanto mengingatkan pentingnya program PTSL bagi masyarakat. Untuk itu, dia mengimbau agar kepala desa aktif menyosialisasikannya.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan saat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumut.
Baca SelengkapnyaMenteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPLN meraih penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaTerdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaPNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.
Baca Selengkapnya