Menteri Bahlil Ancam Tunda Transfer Daerah ke Pemda yang Pelayanan Investasinya Buruk

Merdeka.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah daerah terkait pengenaan sanksi jika pelayanan investasi yang diberikan buruk.

Penilaian bagi kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, di mana BKPM menjadi koordinator penilai.

"Jadi nanti ada penilaian kepada kementerian/lembaga, bupati, gubernur, walikota, di mana penilaian itu tentang daerah mana saja yang melakukan pelayanan investasi dengan baik dan mana yang paling buruk," kata Bahlil dalam dialog daring "Menteri Investasi/Kepala BKPM Menjawab Apeksi" di Jakarta, Senin (10/5).

Dia menuturkan, kepala daerah dengan pelayanan investasi baik bisa mendapat penghargaan berupa penambahan anggaran. Sebaliknya, jika pelayanan investasinya buruk, akan ada penundaan transfer dana daerah.

"Kalau yang bagus pasti dikasih hadiah ya, ada penambahan anggaran. Tapi kalau yang buruk, mohon maaf, sanksinya itu sampai dengan menunda transfer dana daerah sampak kemudian dana bagi hasil pun bisa ditunda," imbuhnya.

Bahlil mengungkapkan dana tersebut nantinya akan bisa dikembalikan atau ditransfer kembali apabila proses penataan pelayanan investasi sudah kembali berjalan baik dan direkomendasikan oleh tim.

Menurut dia, penilaian tersebut akan bisa mendorong daya saing guna mendorong perkembangan arus investasi yang lebih masif.

"Tim ini sangat objektif, kami melibatkan kementerian teknis, KPK, kepolisian, BKPM hanya koordinasi dan BKPM juga termasuk yang dinilai. Kalau jelek, ya sudah jelek," ujar Bahlil.

Dorong Iklim Investasi

Mengamini pernyataan Bahlil, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menilai penilaian pelayanan investasi akan sangat bagus untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif di kalangan kepala daerah.

Namun, Wali Kota Bogor itu mengingatkan agar pemerintah bisa mengantisipasi masalah yang disebabkan oleh inkompetensi pemerintah daerah ataupun karena regulasi yang terlalu banyak.

Dia menilai keberadaan UU Cipta Kerja telah menyebabkan tsunami regulasi karena aturan turunan UU sapu jagad itu sangatlah banyak.

"Catatannya harus bisa mengantisipasi mana problem yang disebabkan oleh incapable atau tidak adanya komitmen pemerintah daerah atau problem struktural yang eksisting atau overregulated tadi," katanya.

Bima juga mengingatkan agar jangan sampai karena aturan yang bias membuat kinerja daerah yang sebelumnya bagus malah jadi turun.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar tidak ada tipu daya di belakang penilaian yang dibuat karena alasan kedekatan personal atau lainnya.

"Jangan sampai ada hanky panky di belakang sehingga penilaian yang satu lebih tinggi dari yang lain karena kedekatan. Saya yakin Pak Menteri tidak ke sana," pungkas Bima.