Menteri Bahlil Soal Larangan Ekspor: Nikel-Bauksit 2022, Timah-Tembaga 2023

Merdeka.com - Pemerintah akan memasuki babak baru pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, mulai 2022 dan 2023, Indonesia akan memasuki era hilirisasi sumber daya alam.

Hal tersebut ditandai dengan penghentian ekspor nikel keluar negeri sebagai bahan mentah. Sebaliknya, nikel akan diolah terlebih dulu di Indonesia sebelum hasilnya nanti akan diekspor.

"Tahun ini kita kira setop (ekspor) nikel," kata Menteri Bahlil dalam acara Penghargaan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Kepala Daerah, Jakarta, Rabu (16/2).

Di tahun yang sama, pemerintah juga akan menghentikan ekspor bauksit. Kemudian tahun depan timah dan tembaga juga akan dihentikan ekspornya dalam bentuk barang mentah.

"Tahun 2023 timah dan tembaga juga akan kita lakukan hilirisasi," kata dia.

Menteri Bahlil membandingkan investasi di sektor jasa dan hilirisasi nyatanya memiliki dampak yang berbeda bagi Indonesia. Setelah diperhitungkan, investasi dalam bentuk hilirisasi lebih banyak menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar.

Terlebih dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional setelah diterpa pandemi Covid-19. "Investasi hilirisasi ini lebih tinggi efeknya," kata dia.

Tegas, Jokowi Siap Lawan Gugatan Uni Eropa soal Larangan Ekspor Nikel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melawan dengan cara apapun gugatan yang dilayangkan ke Indonesia karena melarang ekspor bahan mentah.

"Jangan tarik-tarik kita ke WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia), gara-gara kita setop kirim raw material (bahan mentah). Dengan cara apapun akan kita lawan," kata Presiden Jokowi dalam seminar Kompas100 CEO Forum disaksikan dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (18/11).

Presiden Jokowi menceritakan, saat dirinya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 d Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021 lalu, memang banyak pemimpin-pemimpin negara yang memberikan perhatian mengenai sikap Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah nikel.

Presiden menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin negara itu bahwa larangan ekspor bahan mentah nikel karena Indonesia ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Dengan hilirisasi, Indonesia dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat di Tanah Air.

"Kalau saya buka nikel dan kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa dan negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita tidak dapat apa-apa," ujar Presiden Jokowi.

Namun Presiden Jokowi mempersilakan jika negara-negara lain ingin bekerja sama dengan berinvestasi atau mendirikan fasilitas pengolahan di Indonesia.

"Kita tidak menutup diri, kita terbuka. Tapi kalau kita kirim bahan mentah terus. Ndak-ndak, setop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama. Sudah setop," ujar Presiden Jokowi.

Pemerintah sudah melarang ekspor bahan mentah dari nikel. Ke depannya, kata Presiden, Indonesia juga akan melarang ekspor bahan mentah bauksit dan tembaga. Apalagi Indonesia saat ini sedang membangun instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga di Gresik, Jawa Timur.

"Tahun depan (larangan) bauksit. Kalau smelter kita siap, setop bauksit, sehingga kita buka lapangan kerja. Bauksit sudah. Tahun depannya, setop tembaga. Kalau smelter kita di Gresik sudah selesai, setop," ujar Presiden Jokowi.

Pelarangan ekspor bahan mentah sumber daya alam itu dilakukan agar Indonesia mendapat manfaat ekonomi yang lebih luas dengan penciptaan barang bernilai tambah dan terbukanya banyak lapangan kerja.

Presiden Jokowi menegaskan tidak takut jika negara-negara lain menggugat Indonesia ke WTO karena penerapan larangan ekspor bahan mentah ini.

"Meskipun kita dibawa ke WTO oleh EU (Uni Eropa). Silakan tak apa-apa, Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok, silahkan," ujar Presiden Jokowi.

Adapun larangan ekspor bijih nikel berlaku sejak 2 Januari 2020. Hal itu seperti tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.