Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Bahlil Targetkan EoDB Indonesia Naik di peringkat 60

Menteri Bahlil Targetkan EoDB Indonesia Naik di peringkat 60 Rapat Kerja Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Komisi VI. ©2021 Liputan6.com/Tira Santia

Merdeka.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) atau peringkat EoDB Indonesia masih di urutan ke-73 di dunia. Pihaknya pun menargetkan bisa naik ke peringkat 60-an.

"Bank Dunia tidak mengumumkan tingkat ranking kemudahan berusaha, jadi di Indonesia masih tetap di urutan 73, sejak kami masuk di BKPM yang menjadi Menteri investasi belum ada pengumuman dari World bank, sehingga menjadi PR kami," kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (30/8).

Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya sudah menghadap ke World Bank untuk melakukan diskusi terkait penurunan peringkat EoDB Indonesia, seiring telah diluncurkannya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Orang lain juga bertanya?

"Kami baru balik dari World bank, dan kami menghadap ke world bank dan kami sudah menanyakan itu, insyaAllah bulan oktober ini nanti rencana ada pengumuman," ujarnya.

Dalam pemaparan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih bertanya kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait rencana penurunan EoDB Indonesia.

"Informatif sedikit, ada rencana penurunan gak dari 73 itu? hasil lobi-lobi? Insyallah kita targetkan disekitar (peringkat) 60 pimpinan, karena Presiden memberikan kita waktu sampai tahun 2023 itu harus (peringat) 40 (jika bisa), itu memang bukan pekerjaan yang gampang," kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko pada (9/8/2021) lalu. Kehadiran OSS Berbasis Risiko disebut sebagai reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan di Indonesia.

"Kita meluncurkan OSS Berbasis Risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yg terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko," kata Jokowi.

Adapun pembuatan OSS ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah karena menggabungkan berbagai PP dari 18 kementerian/lembaga. Merangkum lebih 70 undang-undang dan 4 PP, sehingga memiliki kekuatan hukum yang penuh dari berbagai kementerian/lembaga.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cerita Tom Lembong Disemprot Jokowi saat Rapat Kabinet: Peringkat Investasi Naik Malah Dimarahi sama Presiden
Cerita Tom Lembong Disemprot Jokowi saat Rapat Kabinet: Peringkat Investasi Naik Malah Dimarahi sama Presiden

Tom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.

Baca Selengkapnya
Punya Potensi Besar, Indonesia Ogah Buru-Buru Ekspor Energi Hijau
Punya Potensi Besar, Indonesia Ogah Buru-Buru Ekspor Energi Hijau

Pemerintah tidak ingin Indonesia sembrono dalam mengekspor energi hijau.

Baca Selengkapnya
Paparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Paparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100

Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Airlangga Ungkap Peringkat Daya Saing Indonesia Lampaui Jepang hingga Inggris
Airlangga Ungkap Peringkat Daya Saing Indonesia Lampaui Jepang hingga Inggris

Kenaikan peringkat daya saing tersebut didukung oleh peningkatan pada faktor efisiensi bisnis.

Baca Selengkapnya
Perjalanan Karier Bahlil Lahadalia, Anak Kuli Bangunan dan Buruh Cuci yang Kini Dilantik Jadi Menteri ESDM
Perjalanan Karier Bahlil Lahadalia, Anak Kuli Bangunan dan Buruh Cuci yang Kini Dilantik Jadi Menteri ESDM

Bahlil, yang sering menyebut dirinya sebagai 'orang kampung' ini tak hanya berjaya di dunia usaha, tetapi juga pernah berkiprah di dunia politik.

Baca Selengkapnya
Jalan Mulus Bahlil Lahadalia di Pemerintahan Jokowi, Berawal jadi Pendukung Kini Ditunjuk Sebagai Menteri ESDM
Jalan Mulus Bahlil Lahadalia di Pemerintahan Jokowi, Berawal jadi Pendukung Kini Ditunjuk Sebagai Menteri ESDM

Sebelumnya, Bahlil menjabat Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Selengkapnya
Bahlil Titip Pesan Begini kepada Rosan Usai Dilantik Jadi Menteri Investasi
Bahlil Titip Pesan Begini kepada Rosan Usai Dilantik Jadi Menteri Investasi

Selama menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil sesumbar bahwa dia sudah mencapai target.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Rahasia Indonesia Bisa Sabet Peringkat Tiga Negara Kompetitif di ASEAN
Ternyata Ini Rahasia Indonesia Bisa Sabet Peringkat Tiga Negara Kompetitif di ASEAN

Keberhasilan hilirisasi nikel yang mampu mengerek ekonomi daerah sentra pengolah nikel.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM, Bahlil Langsung Daftar Calon Ketum Golkar
Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM, Bahlil Langsung Daftar Calon Ketum Golkar

Bahlil tiba di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, sekitar pukul 19.50 WIB.

Baca Selengkapnya
Terungkap Bisnis Logistik Indonesia Masih Kalah dari Malaysia, Thailand dan Singapura
Terungkap Bisnis Logistik Indonesia Masih Kalah dari Malaysia, Thailand dan Singapura

Kinerja sektor logistik Indonesia kalah dari negara tetangga, meski pemerintah sudah mendorong perluasan digitalisasi sektor ini secara menyeluruh.

Baca Selengkapnya
Bahlil Optimis Investasi 2023 Bisa Tercapai: Saya Berani Janji, Saya Punya Tim yang Kuat
Bahlil Optimis Investasi 2023 Bisa Tercapai: Saya Berani Janji, Saya Punya Tim yang Kuat

Bahlil Lahadalia optimis Investasi 2023 sebesar Rp1.400 triliun bisa tercapai.

Baca Selengkapnya
Gagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan
Gagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut harus tetap berjalan bahkan ketika ia sudah selesai menjabat.

Baca Selengkapnya