Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Bambang minta Bappeda punya Helicopter View

Menteri Bambang minta Bappeda punya Helicopter View Bambang Brodjonegoro. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta agar pemerintah daerah memiliki helicopter view (pemetaan wilayah). Tujuannya, untuk membaca situasi lokal secara menyeluruh sehingga mampu membuat kebijakan pembangunan pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bappeda harus miliki helicopter view agar bisa memetakan isu secara komprehensif dan membidik pembangunan yang paling bermanfaat bagi masyarakat," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (7/10).

Dengan adanya helicopter view, Bappeda mampu menyusun perencanaan pembangunan yang multi-sektoral guna memberikan rekomendasi strategis yang dapat berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk mengenai efektivitas pemekaran daerah.

Orang lain juga bertanya?

Sebab, biaya pemekaran daerah untuk membuat organisasi pemerintahan dan sejumlah dinas baru, memakan anggaran yang sangat besar. Sehingga, pemerintah tidak memiliki dana lebih untuk membangun infrastruktur.

"Bappeda harus analitis dan memberi masukan kepada kabupaten/provinsi agar tidak berpikir pemekaran demi transfer anggaran," imbuhnya.

Selain itu, Bappeda juga harus berperan dalam mewujudkan desentralisasi ekonomi. Sebab, daerah sangat jarang menginisiasi kegiatan ekonomi karena masih mengikuti pemerintah pusat.

Dari sudut pandang administratif birokrasi, Bappeda juga harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik agar sumber daya manusia yang berkualitas tetap berkarya bagi daerah.

"Kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan dengan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kontribusi yang diberikan dapat berlipat ganda," jelas Bambang.

Bambang berharap, Bappeda mampu menjaga kualitas pertumbuhan dengan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat. Menurutnya, Bappeda harus fokus pada pembelanjaan anggaran untuk program dan kegiatan yang mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di dalam masyarakat.

"Bappeda seharusnya tidak hanya sekedar menjadi think tank pemerintah daerah, tetapi Bappeda juga harus bisa menentukan arah pembangunan daerah dan menjaga kecepatan pembangunan," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah

Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya
Dukung Ekonomi Berkelanjutan, Wamendagri Ribka Haluk Soroti Pentingnya Terobosan Inovasi Daerah
Dukung Ekonomi Berkelanjutan, Wamendagri Ribka Haluk Soroti Pentingnya Terobosan Inovasi Daerah

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan pentingnya terobosan inovasi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya
KSP Moeldoko Nilai Pembangunan Bandara Bali Utara Tak Bisa Ditunda
KSP Moeldoko Nilai Pembangunan Bandara Bali Utara Tak Bisa Ditunda

Kata Moeldoko persoalan pembangunan bandara bukan karena keinginan melainkan karena kebutuhan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi

Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Baca Selengkapnya
Bappenas: Bali Utara Dirancang Jadi Pusat Dirgantara Indonesia Timur
Bappenas: Bali Utara Dirancang Jadi Pusat Dirgantara Indonesia Timur

Dengan dilakukannya pengembangan industri kedirgantaraan di Kabupaten Buleleng, maka ketimpangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan dapat menurun.

Baca Selengkapnya
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya
BKKBN Harap Prabowo Bentuk Lembaga yang Menjamin Kesejahteraan Masyarakat
BKKBN Harap Prabowo Bentuk Lembaga yang Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

BKKBN ingin agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menyiapkan lembaga yang mudah dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Mengenal Lebih Dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Mengenal Lebih Dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappenas jadi salah satu pilar atas pembangunan negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto Panggil AHY hingga Moeldoko Bahas Masalah Tumpang Tindih Lahan
Airlangga Hartarto Panggil AHY hingga Moeldoko Bahas Masalah Tumpang Tindih Lahan

Langkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo Singgung Bandara dan Pelabuhan Dibangun Era Jokowi Sepi Penumpang
Ganjar Pranowo Singgung Bandara dan Pelabuhan Dibangun Era Jokowi Sepi Penumpang

"Ada yang protes kenapa bandaranya sepi, pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan," ujar Ganjar.

Baca Selengkapnya