Menteri Bambang ungkap liciknya cara negara maju kuras SDA Indonesia
Merdeka.com - Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Besarnya potensi tersebut membuat Indonesia dilirik negara-negara lain untuk digerus nilai tambahnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro bercerita mengenai cara pihak asing menggerogoti nilai tambah tambang dalam negeri. Salah satunya terjadi pada 2014 silam saat Bambang menjadi delegasi Indonesia untuk menghadiri forum The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau forum negara-negara maju.
Bambang yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menceritakan bahwa Indonesia tengah di review oleh negara-negara maju perihal kebijakan dalam negeri.
-
Kenapa tambang batubara itu ilegal? Tersangka melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah hak guna usaha PT BSP dan izin usaha pertambangan (IUP) PT BA selama lima tahun terakhir, tepatnya mulai 2019.
-
Apa aset yang disita dari tambang ilegal? Dalam perkara ini, penyidik menyita aset berharga milik tersangka senilai Rp13 miliar. Di antaranya tiga unit rumah di Muara Enim dan Palembang, lima unit mobil, dan sepeda motor.
-
Bagaimana cara penambangan ilegal? Tersangka melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah hak guna usaha PT BSP dan izin usaha pertambangan (IUP) PT BA selama lima tahun terakhir, tepatnya mulai 2019.
-
Siapa pemilik tambang ilegal? 'Tersangka sudah kami amankan setelah buron, dia adalah pemilik tambang batubara ilegal yang kami buru,' ungkap Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto, Senin (21/10).
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Kapan longsor tambang emas terjadi? Sebagai informasi, pusat koordinasi operasi SAR Basarnas menerima laporan terjadi bencana tanah longsor di areal tambang rakyat di Desa Tulabolo Timur, Suwawa Timur, Bone Bolango, pada Sabtu (6/7), dan ada jiwa yang terancam dan membutuhkan pertolongan.
Dalam kesempatan tersebut, ada kebijakan pemerintah yang begitu dikritisi keras oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, yaitu hilirisasi di sektor pertambangan salah satunya pelarangan ekspor tambang mentah.
"Itu saya alami langsung tahun 2013-2014, ketika Indonesia akan melarang ekspor tambang mentah. Kelihatan sekali negara-negara luar sangat tidak suka sehingga dalam forum OECD saat saya menjabat sebagai Menkeu yang menjadi delegasi Indonesia, kita sedang di review oleh OECD yang merupakan perkumpulan negara-negara maju. Ketika di review mereka mengkritisi kebijakan-kebijakan itu. kritisinya luar biasa tajam, pokoknya kita dianggap bodoh, enggak ngerti perdagangan comparative dan segala macam," ujarnya dalam diskusi di Perbanas Institute, Jakarta, Sabtu (12/11).
Mendapat kritik tersebut, mantan Menteri Keuangan ini tak terima dan merespons dengan sebuah jawaban yang cukup membuat delegasi dalam forum OECD bungkam.
"Indonesia melakukan ini karena Indonesia ingin seperti kalian semua, Indonesia ingin menjadi negara maju seperti kalian. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satu-pun negara maju di dunia yang hidup dengan hanya ekspor bahan mentah. Cuma yang saya tekankan adalah, kamu bujuk-bujuk Indonesia masuk OECD karena kamu berpikir Indonesia akan menjadi negara maju. Karena itulah kita membuat kebijakan yang mendorong Indonesia menjadi negara maju," jelas dia.
Kemudian, Bambang menegaskan jika tidak ada satu pun negara yang ada di belahan bumi ini dapat hidup hanya dengan mengandalkan kekayaan SDA-nya. Jika ada negara yang seperti itu, kata dia, maka negara tersebut akan mendapatkan kutukan SDA.
"Artinya apa sih ? kalau Anda pelajari seputar SDA negara yang kebanyakan SDA itu malah menjadi negara yang tidak maju-maju. malah berpotensi berantakan," kata dia.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh kementerian terkait maupun para pemangku kepentingan saat ini agar tidak terpengaruh dengan bujuk rayu negara lain untuk menjual hasil kekayaan SDA-nya. Bambang berpendapat, kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia saat ini lebih baik di optimalkan di dalam negeri agar menjadi nilai tambah yang bermanfaat untuk perekonomian dalam negeri.
"Jangan terus-terusan kita dijebak untuk menjadi negara yang ekstraktif tadi. Negara yang enggak peduli sama nilai tambah, dan di sini, Anda secara tidak langsung berhadapan dengan pihak asing, pemodal asing. itu akan dengan segala cara atau taktik akan membujuk Indonesia seperti ini. 'udah deh kamu nggak usah mikirin nilai tambah atau kelapa sawit di ekspor CPO ke kita, ekspor saja nikel mentahnya ke kita, ekspor aja batu bara ke kita. kamu dapat duit, kita senang kamu senang'. Mereka senang karena mereka mendapat nilai lebih yang sebenarnya melalui nilai tambah itu," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Trenggono menjalin kerja sama dengan Vietnam untuk mengatasi penyelundupan benih bening lobster.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAirlangga bilang, aturan penempatan DHE SDA (Sumber Daya Alam) telah ditetapkan mulai 1 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaBerkembangnya hilirisasi Indonesia bikin China-Eropa ketar-ketir.
Baca SelengkapnyaTerjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaMenurut Bahlil, hingga saat ini, ada sejumlah negara tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia menyetop ekspor barang mentah
Baca SelengkapnyaMengingat, Indonesia dinilai sudah terlalu lama memperalat SDA sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSaid mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
Baca Selengkapnya