Menteri Bappenas soal Polemik Data Beras: Kasus Berulang dari Tahun ke Tahun
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyoroti polemik data beras yang sempat diributkan antar instansi.
Seperti diketahui, Kementerian Pertanian dan Bulog saling silang pendapat soal data produksi beras. Kementan di satu sisi menyatakan produksi beras surplus, sebaliknya Bulog melaporkan itu defisit sehingga perlu dilakukan impor beras.
Suharso mengatakan, kekisruhan tersebut jadi kasus berulang yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, lantaran tidak adanya satu data yang disepakati oleh seluruh instansi pemerintah.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Berapa jumlah beras yang dimiliki Bulog? “Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 750 ribu ton , disamping itu juga hingga hari ini Bulog sudah menyerap lebih dari 700 ribu ton beras petani dalam negeri dan akan terus menyerap selama produksi masih ada dan sesuai ketentuan.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Bagaimana Bulog selesaikan masalah harga beras? 'Kalo harga beras turun, saya dimarahi petani. Tapi, kalo harga beras naik dimarahi ibu-ibu. Kesulitan pemerintah saat ini adalah soal mencari keseimbangan harganya. Jadi yang namanya mengurusi beras untuk 270 juta penduduk Indonesia itu bukan perkara mudah. Kebutuhan kita setiap tahun itu sekitar 31 juta ton, jika persediaannya kurang kita perlu memikirkan bagaimana menanggulanginya. Tapi kalau produksi petani banyak, kita tenang.', jelasnya.
-
Mengapa Bulog menyalurkan bantuan beras? Dirinya juga menegaskan bahwa dengan disalurkannya kembali Bantuan Pangan beras pasca Pemilu ini merupakan bukti nyata program Bantuan Pangan beras ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.
"Bicara soal paling dekat dengan kepentingan nasional kita, pangan, itu beras. Kita mau tanya kenapa kita impor, punya jaga-jaga stok untuk impor, berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional yg dipegang oleh Bulog, datanya sampai hari ini enggak ada yang sama. Dari tahun ke tahun kita punya masalah soal ini," ucapnya dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di The Westin Jakarta, Jumat (23/12.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Suharso pun ingin agar seluruh kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah (pemda) berkolaborasi terkait tata kelola data Indonesia.
"Yang paling penting adalah data pembangunan membuat valid, kredibel, akurat, dan mudah diakses," tegas Suharso.
Pengelolaan Data
Namun, pengelolaan data menghadapi tantangan yang begitu beragam, mulai dari teknis sampai non-teknis. Alhasil, beragamnya metodologi menghasilkan data tak berstandar dan tidak bisa diperbandingkan.
"Data yang sama diproduksi di institusi berbeda sehingga datanya berbeda, sehingga tak tahu mana yang dipakai untuk pengambilan keputusan," kecam Suharso.
"Sedangkan pada tantangan non-teknis, ego sektoral kita masih cukup besar, terutama dalam interoperability. Jadi data itu dipek dewe, tak bisa dibagikan," tekan dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaBPS memperkirakan Indonesia akan mengalami surplus beras akibat panen raya petani yang terjadi sejak Januari hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaUchok meyakini ketersedian stok beras di dalam negeri cukup tanpa harus melakukan impor.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca SelengkapnyaMisalnya, pada 2018 atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak jadi 2,25 juta ton, dari tahun 2017 yang terdata sekitar 305 ribu ton.
Baca Selengkapnya