Menteri Basuki: Keputusan Tarif Tol Trans Jawa Terintegrasi Keluar Pasca Pemilu

Merdeka.com - Ketentuan tarif terintegrasi Jalan Tol Trans Jawa kini masih terus dirumuskan pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Karena masih dibahas, penerapan tarif diskon 15 persen masih diperpanjang.

Adapun waktu pemberlakuan diskon ini seharusnya berakhir 21 Maret lalu, atau dua bulan pasca diterapkan pada 21 Januari 2019.

Atas dasar ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kesepakatan tarif Tol Trans Jawa baru bisa dikeluarkan sesudah proses Pemilihan Umum (Pemilu) berakhir April 2019 nanti.

"Setelah mereka (BUJT) sepakati, paling setelah Pemilu lah. Sekarang biarkan saja dulu (tarif diskon berjalan)," ungkap dia di Jakarta, Selasa (26/3).

Dia menyatakan, pemerintah selaku pembuat regulasi saat ini memang belum bisa menentukan besaran tarif. Sebab, tol Trans Jawa dikelola oleh banyak BUJT serta masa pembangunannya pun berbeda waktu.

"Memang belum disepakati. Kenapa? Karena panjangnya Trans Jawa ini sehingga pembangunannya kan bermacam-macam waktunya. Ada yang tahun 2000-an, 2010, sehingga harga tiket per kilometernya beda-beda," urainya.

Kesulitan lainnya, pemerintah juga ingin agar pihak pengelola tol bisa mendapat laju pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) yang tidak merugikan.

"Supaya mereka kita jaga IRR-nya agar pendapatannya tidak terlalu turun. Kalau nanti sudah disepakati butuh subsidi atau butuh dukungan apa dari pemerintah juga akan dibicarakan," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com