Menteri Basuki: Saya tak sanggup kerjakan tol Trans Sumatera

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono angkat tangan dan mengaku tidak sanggup menyelesaikan pengerjaan tol Trans Sumatera sepanjang 2.400 Kilometer dalam lima tahun. Bahkan Basuki menyebut telah menyampaikan ketidaksanggupannya kepada Presiden Joko Widodo.

"2.400 Km Tol Trans Sumatera 5 tahun saya bilang ke presiden saya enggak sanggup. Saya ditugaskan presiden tapi saya bilang tidak sanggup," ujar Basuki Hadimuljono di Hotel Novotel, Palembang.

Basuki menjelaskan, pembangunan Tol Trans Sumatera dalam waktu paling singkat atau 3 tahun hanya baru bisa mengerjakan bagian dari Bakauheni - Bandar Lampung - Palembang - Tanjung Api Api (MBBPT), sepanjang 434 Km.

"Tapi kalau Bakauheni-Palembang saya sanggup. Jalan Tol Bakauheni - Palembang selesai 2018 sebelum Asian Games, ini akan coba dengan segala daya kita, kita sedang mulai," jelas dia.

Tol Bakauheni - Palembang hanya sebagian dari proyek Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Selain itu saat ini juga ada pengerjaan ruas tol lainnya yang sekarang sedang dikerjakan oleh BUMN yaitu Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi. "Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi ini punya Jasa Marga target Desember 2015 selesai," ungkapnya.

Meski demikian, Basuki menegaskan pemerintah terus bekerja menyelesaikan mega proyek ini, dan pembebasan lahan sudah mencapai 120 Km. Tol ini akan dilengkapi dengan jalur kereta api. Komitmen Presiden Jokowi pun sangat kuat untuk mempercepat proyek ini dan proyek tol lainnya. Tol ini di groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2015.

"Bayangkan 3 bulan setelah groundbreaking dicek lagi oleh bapak presiden, ini di tol Ngawi - Kertosono juga begitu, dicek lagi, ini membuktikan bahwa kita memang bergerak," kata dia.

Pihaknya juga bersinergi dengan banyak pihak untuk mempercepat pembebasan lahan proyek tol penghubung Lampung dengan Sumatera Selatan ini. "Besok akan kami tandatangani SKB (surat keputusan bersama) 4 menteri di depan presiden, yaitu menteri kehutanan, BUMN, ATR (Agraria dan Tata Ruang) Menteri PU dan Pera," tutupnya. (mdk/idr)