Menteri Basuki siapkan beleid awasi kualitas pengembang rumah subsidi
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah sedang mendesain mekanisme pengawasan pembangunan rumah bersubsidi. Nantinya, mekanisme pengawasan pembangunan rumah subsidi akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen).
"Ini sudah kami buat mekanisme pengawasannya. Setelah pengalaman kami di lapangan. Saya minta di cek dulu sebelum saya jadikan permen. Sebelumnya kan diserahkan kepada bank. Bank yang ngawasi," ungkapnya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ini mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, akan terus mengawal program rumah subsidi yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
-
Siapa yang memutuskan tentang tunjangan perumahan? Aturan tunjangan ini juga mempertimbangkan banyak anggota DPR RI yang sudah memiliki rumah pribadi di wilayah Jabodetabek.
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
"Subsidi itu kan uang negara, saya punya tanggung jawab melindungi kostumer itu," kata dia.
Masih terkait perumahan, Menteri Basuki mengakui masih sedikit Pemerintah Daerah yang serius dalam pelaksanaan program perumahan. Sebagai contoh, belum cukup banyak daerah yang menyederhanakan proses perizinan pembangunan rumah.
"Itu pun masih terus kita monitor. Untuk pemerintah daerah menyederhanakan aturan-aturan itu. Di Pontianak itu hanya 3,5 jam izin itu bisa keluar," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, mengakui masih menemukan adanya rumah bersubsidi yang belum ditempati masyarakat. "Untuk tahu ketepatan sasaran, secara rutin kami monitoring ke lapangan. Banyak rumah yang tidak dihuni," ungkapnya.
Dia menjelaskan yang menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yang belum memadai.
"Karena belum sesuai keinginan mereka (masyarakat). Konstruksinya kurang bagus."
Tak hanya itu, Lana pun meminta dalam pembangunan rumah bersubsidi, pengembang juga memperhatikan karakter atau kondisi daerah setempat. "Desain rumah kurang perhatian arsitektur lokal. Satu rumah ke rumah lain bentuknya sama. Side plannya standar," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaHashim mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru.
Baca Selengkapnyasemua bangunan bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji tahan gempa
Baca SelengkapnyaHarga rumah subsidi perlu naik karena harga material konstruksi rumah saat ini mengalami kenaikan yang jauh lebih besar.
Baca SelengkapnyaSebagai ganti dari ketiadaan warteg makanan bagi para pekerja proyek di IKN akan di masak dari dapur umum.
Baca SelengkapnyaProgram itu diterapkan untuk masyarakat yang ada di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaMaruarar mengatakan, mendapat perintah dari Presiden Prabowo, agar mengurangi pemukiman dan perumahan eksklusif
Baca SelengkapnyaPelaksanaan target 3 juta rumah akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaJanji ini sebagai upaya realisasi tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo.
Baca Selengkapnya